Polda Jatim Mulai Usut Kasus Korupsi Pengadaan Marching Band di Pemkot Surabaya

Surabaya,(DOC) – Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI datang ke kantor Bagian
Perlengkapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan
pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan peralatan Drum Band/
Marching Band yang dibagikan ke sekolah di Surabaya selama tahun
2011-2012, kini giliran Polda Jatim mengusut proyek bermasalah tersebut.

Beberapa pejabat pemkot Surabaya yang terlibat, seperti kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Bagian Perlengkapan, Ketua Pelaksana Pengadaan dan Kepala Badan kepegawaian,diduga terlibat dalam pembelian alat tersebut, yang ditemukan adanya
pemalsuan merk dan mark up harga.

Mengacu pada hasil pemeriksaan BPK, Polda Jatim akan mengusut spesifikasi.yang tidak sesuai dengan pengajuannya, bermerk impor dengan harga yang mahal. Tetapi kenyataannya peralatan tersebut hanya didatangkan (dibeli) dari barang lokal home industri
yang ditempeli merk terkenal (diantaranya merk Dinasty) sehingga harganya naik dua kali lipat.

Selain masalah mark up harga, Polda Jatim juga akan memeriksa indikasi permainan(kolusi) antara Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya dengan pemenang tender proyek.

Untuk memperkuat bukti, Polda Jatim juga akan meniru langkah BPK, yaitu mengusut SMP Negeri 11 Surabaya yang beralamat di Jl Sawah Pulo no.1, Kecamatan Semampir, Surabaya, sebagai penerima peralatan musik tersebut..

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Pusat Data DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur, Pemkot Surabaya melalui Bagian Perlengkapan telah mengeluarkan anggaran total Rp 2.192.665.200 untuk pengadaan alat Marching Band pada tahun 2011 dan 2012.

Dalam laporannya, pengadaan tahun 2011, adalah pembelian empat set Peralatan Marching Band untuk sekolah SMP sebesar Rp 1.466.665.200. Proyek tersebut dilelang pada 24 Juni 2011 dan dimenangkan oleh PT Kibo Multi Kreasi.

Sedangkan untuk pengadaan Alat marching Band tahun 2012, yaitu pembelian 2 set alat untuk sekolah SMP seharga Rp 726.000.000. Pengadaan alat ini, dilelang pada 25 April 2012 dan dimenangkan oleh CV Lestari Bersama.

Keterangan dari LPAI Jawa Timur, alat Marching Band lokal, yang telah dibagikan ke pihak sekolah harganya tidak semahal dengan budget yang telah dianggarkan. Mengingat, harga peralatan lokal untuk SMP dan SMA kualitas standart hanya sekitar Rp 71.600.000,-. Anehnya bagian perlengkapan yang diyakini sudah mengetahui, hingga kini terkesan acuh tak acuh,

Disisi lain, Anggota Komisi C, Herlina Harsono Njoto menemukan, dua penganggaran di 2 SKPD, untuk pembelian alat marching band. Yaitu, anggaran sebesar Rp. 1 miliar lebih berada di Dinas Pendidikan (Dindik) dam sekitar Rp 700 juta yang ditemukan dalam paket belanja yang ada di Bagian Perlengkapan untuk belanja yang sama. “Dengan temuan itu, dikhawatirkan justru membuka mekanisme baru untuk praktek korupsi,” ujar Herlina, Rabu(19/6/2013)..

Secara terppisah saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Perlengkapan Surabaya Noer Oemarijati, kebingungan. Bahkan ada kesan menghindari pertanyaan terkait pengadaan alat marching band tersebut.(r7)