Polisi Mulai Usut Dugaan Praktek Pungli SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang

Lumajang,(DOC) – Polrest Lumajang Jawa Timur, mulai menyelidiki kasus pungutan liar(Pungli) yang diduga terjadi di SMP Negeri 1 Sukodono. Praktek pungli tersebut, berkedok iuran sekolah ke para siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukodono sebesar Rp.125 ribu.

Kepala Satuan Reskrim Polrest Lumajang, AKP Tinton Yudha Riambodo menyatakan, jajarannya kini tengah melakukan pengumpulan keterangan(Pulbaket) dengan memanggil sejumlah saksi.

“Masih didalami dan sedang Pulbaket dan puldata dari sejumlah wali murid. Dalam kasus ini polisi tidak boleh terpancing dan harus melakukan klarifikasi. Ramainya pemberitaan media, belum bisa dijadikan fakta sebenarnya,” ujarnya, Minggu(23/10/2016).

Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi lain, jika dugaan pungli tersebut benar terjadi dan terdapat unsur pidana. “Jika terjadi unsur pidana nanti kita akan tindak lanjuti,” terang Tinton.

Sementara itu, diwaktu terpisah, terbongkarnya dugaan praktek pungli ini berawal dari keluhan para Walimurid yang keberatan membayar iuran sekolah sebesar Rp.125 ribu. Tanpa melalui rapat walimurid, tiba-tiba pihak sekolah melayangkan surat edaran berupa tarikan dana sumbangan dengan rincian Rp.65 ribu untuk membeli kaos, Rp.25 ribu untuk pembuatan kalender dan Rp.35 ribu iuran sukarela untuk perayaan HUT SMP Negeri 1 Sukodono. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang, tercatat sebanyak 860 siswa.

“Saya begitu kaget saja, kok ada tarikan atau sumbangan ke siswa tanpa pemberitahuan ke Walimurid. Padahal diawal masuk, sudah ada sumbangan dari pihak sekolah. Ini kok aneh,” ungkap Usman salah-satu walimurid saat ruang guru, Kamis(20/10/2016) lalu.

Ketika diklarifikasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukodono, membantah jika tarikan sejumlah dana ke para siswa, itu praktek pungli. “Itu uang iuran untuk perayaan ulang tahun sekolah yang telah disepakati oleh seluruh siswa. Memang rencananya, uang itu akan digunakan untuk membeli kaos, pembuatan kalender, dan konsumsi,”ujarnya.

Semenjak dicairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah dilarang menarik uang sumbangan ke siswa dalam bentuk kegiatan apapun. Bahkan Undang-undang(UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah ditetapkan, program wajib belajar 9 tahun, biaya pendidikan siswa dan operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah melalui dana kompensasi pencabutan subsidi BBM. Dana BOS adalah pengganti iuran siswa perbulan dan uang pembangunan gedung awal masuk sekolah.(mam/r7)