Politisi Perempuan Ini Pilih Bungkam, Tak Mau Komentar Soal Materi Pemeriksaan

foto : Dini Rijanti anggota Komisi B fraksi Demokrat bersama putra sulungnya keluar dari gedung Kerjari Tanjung Perak

Surabaya,(DOC) – Anggota komisi B dari fraksi Demokrat, Dini Rijanti tak mau berkomentar soal materi pemeriksaannya terkait kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 berbentuk Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Seperti pemberitaan sebelumnya Dini Rijanti sejak pukul 09.00 Wib, Jumat(3/8/2018) diperiksa oleh tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak sebagai saksi, terkait kasus tersebut.

Saat keluar ruangan penyidikan dilantai II gedung Kejari Tanjung Perak Surabaya, Dini Rijanti langsung mengangkat selulernya dan berbicara dengan seseorang. Sejumlah media yang mencoba mewawancarainya, Ia abaikan dan hanya menjawab singkat.

“Tanya saja ke Pak Fadil, penyidiknya,”ujar dini sambil berjalan menuju mobilnya.

Kedatangan Dini Rijanti memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak Surabaya, didampingi oleh putra sulungnya. Nampak raut wajah yang tegang penuh tekanan, saat legislator wanita ini keluar dari ruangan penyidik.

Pemeriksaan Dini Rijanti di sessi kedua yang dimulai setelah sholat Jumat, selesai sekitar pukul 15.20 Wib.

Sementara itu berdasarkan pemberitaan sebelumnya, adanya proyek yang didanai dari jasmas tersebut bermula dari seorang pengusaha berinisial ‘ST’ yang merupakan teman kuliah dari oknum Anggota DPRD Kota Surabaya bernisial ‘D’.

Melalui tangan ‘D’ inilah para oknum legislator lainnya akhirnya mengikuti jejaknya dan pasrah bongkokan kepada ‘D’ untuk mempromosikan program pengadaan terop, kursi, meja dan sound system tersebut ke para ketua RT/RW se-Surabaya.

Untuk menjalankan program itu, para legislator yang berkantor di jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut menggunakan tangan konstituennya untuk melobby para ketua RT/RW agar bersedia menerima program Jasmas tersebut.

Namun untuk menjalankan aksi tersebut pengusaha ‘ST’ tidak berjalan sendirian, ia di bantu tiga rekannya.

Pada akhirnya pengusaha ‘ST’ dan Oknum Legislator ‘D’ telah menyusun rencana untuk bisa mengolah agar proyek yang didanai dari APBD Surabaya itu bisa dimainkan.

Ternyata, sejak pengajuan proposal hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah dikonsepkan oleh ‘ST’ bersama tiga rekannya. Para ketua RT dan RW hanya tahu beres dan menerima fee sebesar 1 hingga 1,6 persen dari ‘ST’.

Dikonfirmasi, hal tersebut dibantah oleh ‘D’ yang tak lain adalah Darmawan, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Darmawan mengaku tak kenal dengan ‘ST’.

Sebelum dugaan penyimpangan ini ditangani Kejari Tanjung Perak, ternyata kasus ini juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Pemkot Surabaya. Dan hasilnya cukup mengejutkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat dengan jelas disebutkan adanya perbuatan pidana pada pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dicairkan dari dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya periode tahun 2016.

Penyidikkan penyelewangan dana Jasmas ini mulai dilakukan pada 8 Februari 2018 lalu, berdasarkan surat perintah yang telah ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH, MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018.(pro/r7)