Posisi Kejaksaan di Indonesia Belum Jelas

Tidak ada komentar 33 views

Jaksa Agung, HM. Prasetyo.

Bandung (DOC) – Kedudukan Kejaksaan di Indonesia belum jelas, padahal, posisi Kejaksaan tidak kalah pentingnya dengan institusi lainnya di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo saat menjadi keynote speaker dalam dalam seminar nasional yang mengusung tema Posisi Kejaksaan dalam amandemen kelima Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang digelar di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat (22/9/2017).

“Dalam batang tubuh UUD 1945, maupun dalam penjelasannya, belum ada diatur secara jelas posisi Kejaksaan yang pada dasarnya sangat penting,” kata HM Prasetyo.

Sebagaimana diketahui, posisi Kejaksaan secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Hal ini jelas akan menimbulkan sebuah problematika sendiri.

Dalam UUD NRI 1945 hanya mengartikan kekuasaan kehakiman dalam pengertiannya yang sempit yaitu sebatas lembaga pengadilan, sehingga Kejaksaan tidak memiliki jaminan kemandirian yang sama sebagaimana diberikan oleh konstitusi kepada para hakim.

Seminar yang digagas oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu juga dihadiri Ketua DPD Osman Sapta Odang serta sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar yang juga menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI, Jan Maringka ditemui disela acara mengatakan, bersama jajarannya di Sulselbar pihaknya selalu menyuarakan tentang perlindungan konstitusi untuk Kejaksaan RI. “Kita akan menggelar acara aspirasi masyarakat 10/10 di Makassar dengan Ketua MPR RI,” ujar Jan Maringka. (D02)