PPATK Rampungkan Analisis Aset Asian Agri Grup

Tidak ada komentar 119 views

Jakarta, (DOC) – Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelesaikan analisa dan pelaporan dari pengembangan aset-aset Asian Agri Grup yang akan dieksekusi Kejaksaan Agung. Penyelesaian tugas PPATK ini mengingat tenggat waktu masa percobaan hukuman terhadap mantan Manajer Perpajakan PT Asian Agri Suwir Laut kian dekat yakni 18 Desember 2013 setahun setelah putusan majelis kasasi Mahkamah Agung pada 18 Desember 2012.
“Meski bantuan yang dimintakan kepada kami berupa analisa dan pelaporan dari pengembangan aset-aset Asian Agri Grup yang akan dieksekusi sudah selesai, kami akan terus memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan,” kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, Jumat (22/11/2013).
Ia menjelaskan pendampingan tersebut berupa pengiriman para tenaga ahli dalam analisa transaksi dan keuangan kepada para penyidik Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini. “Jadi, jika mereka perlu tenaga ahli untuk mengartikan berbagai transaksi keuangan yang kami laporkan, akan kami berikan,” ujarnya.
Sebelumnya PPATK membantu Kejaksaan Agung menelusuri dan menganalisis aset-aset Asian Agri yang tersebar di luar negeri. Dari hasil kerjasama PPATK di Indonesia dengan di luar negeri sudah menemukan berbagai bukti serta informasi terkait kasus penggelapan pajak Asian Agri. Meskipun demikian, PPATK bukan tanpa kendala mengungkap berbagai bukti kasus penggelapan pajak Asian Agri. Karena sulitnya birokrasi di luar negeri untuk mendapatkan bukti-bukti di pengadilan.
Dalam kesempatan berbeda, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), A.K. Basuni Masyarif menyatakan siap mengeksekusi aset Asian Agri Grup tanpa menunggu selesainya masa percobaan dari Mahkamah Agung yakni 18 Desember 2013. “Kami tidak sedang menunggu tapi sedang dalam proses, sedang mempersiapkan. Pada saatnya nanti, kami optimis bisa mengeksekusinya,” ucapnya usai mengikuti pisah sambut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dari Andi Nirwanto ke R Widyopramono, Jumat (22/11/2013).
Basuni menambahkan, hingga kini Kejaksaan terus bekerjasama dengan PPATK untuk mendapatkan laporan mengenai transaksi dan aset Asian Agri. Kedua lembaga juga bahu membahu menjaga agar aset Asian Agri Grup tidak ada yang ditransaksikan alias berpindah tangan. “Kita masih terus bekerjasama dengan PPATK, sudah ada laporan-laporannya. Aset-aset yang lainnya juga kan belum (terlaporkan), masih banyak,” ujarnya.
Sayang Jampidum belum bisa menyebutkan apa saja dari aset-aset Asian Agri Grup yang belum terdata lengkap. “Ini kan saya baru saja menjabat, nanti saya tanyakan lagi,” ujarnya.
Basuni juga menekankan bahwa sang pelaku, Suwir Laut, tetap dikenakan hukuman kurungan badan alias dipenjara. Meskipun Asian Agri Grup memenuhi kewajiban putusan MA tersebut, maupun aset-asetnya disita.
Berdasarkan keputusan MA tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda Rp 1,25 triliun. Total yang harus dibayarkan Rp 2,5 triliun. Jika tidak dibayar, aset Asian Agri Grup yang memiliki 14 perusahaan kelapa sawit itu terancam disita. Kejagung memiliki waktu satu tahun untuk mengeksekusi aset Asian Agri Group.
Sebelumnya, majelis hakim pada kasasi menyatakan, Asian Agri telah menggunakan surat pemberitahuan dan keterangan palsu dalam pembayaran pajak. Ketua majelis hakim Djoko Sarwoko menyatakan Suwir Laut, terbukti melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak. Suwir Laut divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Asian Agri sudah membayar separuh utang pajak-nya yakni sebesar Rp 950 miliar dari total utang pajak 14 anak usaha Asian Agri sebesar total Rp 1,959 triliun. (grn/r4)