PPh Migas Tak Konsisten, Negara Rugi Rp 5,5 Triliun

Tidak ada komentar 117 views

Jakarta, (DOC) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp5,51 triliun dalam 3 tahun terakhir akibat penggunaan tarif pajak dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) migas yang tidak konsisten.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam Production Sharing Contract(PSC) menyebabkan negara kehilangan penerimaan Rp1,78 triliun pada 2013, naik 29 persen dari tahun sebelumnya Rp1,38 triliun.
PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PPh migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS.
Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan inkonsistensi tarif pajak dikarenakan adanya perbedaan antara tarif pajak yang disepakati PSC dengan tarif pajak yang digunakan wajib pajak KKKS, yakni tarif tax treaty dalam pembayaran branch and profit tax.
“Potensi kehilangan penerimaan negara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik oleh kami, atas penerapan tarif PPh oleh 25 KKKS untuk tahun pajak 2013,” ujarnya, Rabu (11/6/2014). (r4)