Premium Habis 22 Desember, Kerusuhan Rawan Terjadi

Jakarta,(DOC) – Kelangkan premium di berbagai daerah yang terjadi beberapa hari terakhir ini, ternyata disebabkan oleh kurang –nya stok bahan bakar bersubsidi itu.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi stok premium hanya cukup hingga 22 Desember.

Menurut Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di gedung KPK, kemarin Senin(25/11/2012), selama sembilan hari di akhir tahun, dimulai 22 Desember hingga 31 Desember, bakal tidak ada premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kami khawatir akan ada kerusuhan kalau itu terjadi,” jelasnya.

Konsumsi bahan bakar premium di tahun ini melonjak tajam. Padahal, stok premium sudah dinaikkan oleh DPR dari 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter untuk konsumsi satu tahun.

Selain itu, harga minyak mulai kembali naik. Sehingga, tabungan untuk mencukupi BBM menjadi cepat habis. Apalagi, saat harga BBM tidak semahal saat ini, pemerintah batal menaikan harga BBM. Hal ini membuat posisi keuangan sekarang sangat berat dan berharap bisa segera ada perubahan harga minyak. “Pertamina pernah melaporkan kepada BPH Migas, kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, kerusuhan dikhawatirkan muncul karena tidak semua elemen masyarakat mampu membeli bensin nonsubsidi. Untuk itu, saat ini pihaknya dan instansi terkait sedang memutar otak agar stok premium terjaga.
Salah satu cara yang akan dilakukan yaitu “sengaja” mengurangi jatah premium di berbagai SPBU. Menurut-Nya, kalau biasanya dalam satu hari tiap dua jam ada pengiriman BBM bersubsidi, nanti tidak bisa begitu. Bisa saja pengiriman akan dilakukan setelah tiga jam berikutnya.
Sebagai gantinya, pengiriman tiap dua jam itu akan diganti dengan BBM nonsubsidi. Artinya, yang bersubsidi dikurangi, yang nonsubsidi bakal disediakan di SPBU dengan jumlah yang lebih banyak. Cara itu diyakini bisa membuat keberadaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.
“Bensin tetap ada. Cuma keberadaan subsidinya saja yang ditahan dalam beberapa jam saja. Jadi, kemungkinan bisa menikmati (premium) sampai 31 Desember,” urainya.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku belum membicarakan potensi jebolnya APBN jika harus menambah beban subsidi, menyusul akan habisnya stok BBM bersubsidi pada Desember mendatang. Hingga kini, belum ada rencana penambahan kuota BBM bersubsidi.

Menurut Agus, BPH Migas dan Pertamina diharapkan bisa fokus pada upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan memperketat pengawasan pada tindak penyelundupan, baik yang diselundupkan ke luar negeri maupun ke sektor industri. “Misalnya, di daerah-daerah, masih banyak BBM subsidi yang dipakai (kendaraan perusahaan) tambang dan sektor lain yang seharusnya tidak boleh menikmati (BBM subsidi),” ujarnya kemarin di Norwegia.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengungkapkan, pihaknya siap mengatasi kelangkaan BBM subsidi di berbagai daerah. Pertamina berencana menambah 1,227 juta kiloliter BBM bersubsidi. “Rinciannya, 400 ribu kiloliter premium dan selebihnya, 827 ribu kiloliter, solar,” ujarnya.

Hanung mengatakan, tambahan itu akan bisa mengatasi kekurangan BBM subsidi hingga akhir tahun. Biaya yang dikeluarkan Pertamina nanti bisa diklaimkan ke Kementerian Keuangan setelah diverifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Subsidinya kira-kira nambah Rp6 triliunan lah karena per liter kan (subsidi) Rp 5.000,” tuturnya

Sebagaimana diketahui, pada Sabtu lalu (24/11/2012), terjadi kelangkaan BBM di Kutai Barat (Kalimantan Timur). Kelangkaan ini membuat masyarakat antre berjam-jam di SPBU. Akhirnya, terjadi kerusuhan. Mes karyawan SPBU dan beberapa bangunan lain dibakar massa.
Pertamina merespons kejadian tersebut dengan menghentikan pengendalian pasokan BBM bersubsidi.
Memeang Sebelumnya, mulai awal November, Pertamina telah mengendalikan distribusi BBM bersubsidi diberbagai daerah. Perhitungannya, sisa kuota di suatu daerah dibagi jumlah hari tersisa hingga akhir tahun.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah Pertamina menghentikan upaya pembatasan pasokan BBM merupakan respons yang tepat dalam kondisi darurat. “Ketika kita mengambil langkah darurat di dalam situasi darurat, itu bisa dibenarkan,” ujarnya.

Menurut Hatta, potensi gejolak sosial karena kelangkaan BBM dikhawatirkan bisa meluas dan menimbulkan gangguan secara nasional. “Misalnya di Kutai Barat terjadi konflik karena kelangkaan (BBM bersubsidi),” katanya. (r-7)