Presiden Jokowi Tegaskan 5 Hari Sekolah Bukan Keharusan

Pernyataan Presiden Jokowi soal full day school.

 

Jakarta, (DOC) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat tidak khawatir soal wacana 5 hari sekolah. Jokowi menegaskan, program 5 hari sekolah bukanlah keharusan. Hal ini disampaikan Jokowi lewat akun Facebook resminya, Senin (14/8/2017).

“Tak perlu risau soal wacana lima hari sekolah (full day school),” tulis Jokowi sambil mengunggah foto empat anak berseragam sekolah dasar dilengkapi tulisan ‘lima hari sekolah bukan keharusan!’.

Jokowi mengatakan, bagi sekolah yang selama ini menerapkan sekolah enam hari untuk tetap melanjutkannya.

“Tidak perlu berubah sampai lima hari,” kata dia.

Begitu pula bagi yang selama ini sudah menerapkan lima hari sekolah atau 8 jam belajar dalam sehari, Jokowi meminta hal tersebut dipertahankan. Yang terpenting, sistem sekolah disetujui oleh semua pihak, mulai dari masyarakat hingga ulama setempat.

“Untuk kedua kalinya saya tegaskan…,” tulis Jokowi menutup statusnya.

Sebelumnya, pekan lalu, Jokowi sudah menyampaikan hal serupa saat diwawancarai wartawan di Istana. Jokowi saat itu mengatakan, ia akan segera menerbitkan Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari.

Full day school sebelumnya mendapatkan penolakan dari kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan sekolah madrasah diniyah. Sebab, dengan sistem full day school, jam belajar akan menjadi 8 jam setiap harinya atau akan mencapai sore hari. Padahal, sekolah madrasah dimulai di siang hari.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menegaskan, NU menolak keras kebijakan sekolah lima hari. Ia mengatakan, soal ini tidak perlu dikompromikan lagi.

“Kami dari NU menolak keras. Tidak ada dialog dan yang penting pemerintah segera mencabut Permen sekolah lima hari,” kata Said.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati menyebut, meskipun full day school bukan suatu keharusan, banyak sekolah yang terpaksa menjalankan sistem tersebut karena gengsi.

“Sekolah itu punya gengsi sendiri. Tidak ada bagi kepala sekolah, ‘Enggak usah dulu deh, kita kan belum siap’. Mereka harus memperlihatkan, karena itu prestise di mata masyarakat, di mata pejabat di atasnya,” kata Reni.(kcm/ziz)