Produk Holtikultura di Jatim Diusulkan Lewat Jalur Merah

 Ekonomi

Surabaya(DOC) – Komisi B DPRD Jatim mengusulkan kepada pemerintah pusat agar produk holtikultura yang masuk di Jatim harus melalui jalur merah agar memudahkan pengawasan serta dapat mengetahui data-data produk komiditi holtikultura.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono, dengan dibukanya jalur merah untuk produk-produk komoditi holtikultura, maka bisa diketahui jenis, kuota serta yang paling penting adalah tujuan barang tersebut. “Selama ini, kita minta data-data tersebut tidak jelas. Karena tidak dibongkar,” ujarnya Selasa (30/10).

Dikatakan, seharusnya ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pendataan barang komoditi yakni Badan Karantina.Tapi , yang diawasi hanya faktor keamanan dan kesehatan produk. Selebihnya tidak pernah dilakukan. Padahal sesuai aturan, pihak badan karantina punya kewenangan melihat jenis, kualitas dan jumlah serta tujuan barang.

“Selama ini data-data itu tidak bisa diperoleh instansi selain Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal Jatim punya wilayah yang luas, minta jaminan agar harga tidak hancur gara-gara luberan barang impor yang masuk di Jatim,” terangnya.
Apabila tuntutannya ini tidak diperhatikan dengan serius oleh pemerintah pusat, lanjut Agus, pihaknya akan melakukan hak inisiatif yakni membuat Perda tentang perlindungan produk holtikultura Jatim.Dalam perda ini nanti akan mengatur barang-barang impor dan retribusi agar bisa masuk sebagai PAD Jatim.
Dijelaskan, langkah itu dilakukan DPRD Jatim sebagai upaya melakukan pembatasan produk impor Holtikultura, pertanian, perkebunan dan peternakan. “Kami bukan menghambat impor, tapi barang impor yang masuk di Jatim, tapi kami harus bisa antisipasi, khususnya komoditi yang juga bisa diproduksi di Jatim,” imbuhnya.

Dia menuturkan, penambahan 14 komoditi impor yang masuk dalam pengawasan ketat yang diatur dalam Pergub itu antara lain jagung, kacang kedelai, bungkil kacang, kacang tanah, kacang hijau, susu, tepung terigu, daging, tepung jagung, tepung bulu, tepung ikan, ikan, cumi-cumi dan holtikultura.

Selain itu, dalam aturan Permendag No 60 tahun 2012 ada dua poin besar yang dihilangkan yakni mengenai keamanan dan kuota barang impor. “Padahal itu pasal penting untuk mengurangi barang impor. Terutama yang juga di produksi di Indonesia. Seperti buah-buahan dan sejenisnya,” ungkap Agus.

Untuk itulah, lanjutnya, pihak Komisi B meminta pemerintah pusat segera mengakomodasi kepentingan Provinsi Jatim. Sebab, bongkar muat terbesar salah satunya ada di Pelabuhan Tanjung Perak yang menguasai 60-80 persen. Tidak itu saja semua importasi di Tanjung Perak, mayoritas 60 persen melalui jalur hijau sehingga di jalur hijau aman tidak dibongkar. Sedangkan, untuk jalur merah dengan aturan wajib bongkar, berlaku hanya untuk komoditi beras, gula dan garam.(r-12/R9)