Program RSDK Di Dinas Sosial Diduga Syarat Pungli

Tidak ada komentar 472 views

rusunSurabaya,(DOC) Komisi  Bidang Kesra D DPRD Surabaya menemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) . Ketua Komisi D, Agustin Poliana mengungkapkan, selain pemanfaatannya yang tak tepat sasaran, ternyata ada dugaan pungli terhadap warga yang mendapatkan  hibah berupa bedah rumah tersebut.

“Banyak yang  tak tepat sasaran, orang gak mampu banyak yang tak menerima,” tuturnya.

Agustin mengatakan, mereka tak mendapatkan hibah bedah rumah tersebut sebagian besar, karena tak mempunyai surat tanah. Sebab, tinggal dibantaran sungai, bantaran rel dan daerah kumuh lainnya.

“Semestinya mereka yang mendapatkan itu, karena di Peraturan Walikota (Perwali), persyaratannya hanya wajib mencantumkan surat keterangan tinggal dan surat keterangan miskin,” tegasnya

Ia menduga, ada pemahaman yang keliru dalam mengimplementasikan Perwali tersebut. Di sisi lain, dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan bedah rumah juga menyisakan persoalan lain. Pasalnya, warga yang tempat tinggalnya direhabilitasi justru dibebani untuk mengembalikan sekitar 50 persen dari besaran dana pembangunan yang diterima. Dari laporan yang diterima para anggota dewan saat reses, pungutan itu, diduga oleh petugas yang terlibat dalam  program tersebut.

“Dalihnya untuk pemerataan, tapi in kan memberatkan mereka akhirnya,” tandas Agustin

 

Ia mengungkapkan, mereka yang terlibat dalam rehabilitasi rumah kumuh, antara lain Ikatan pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) serta LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan). Agustin menjelaskan, pihak penerima hibah tak ikut campur tangan dalam kegiatan pembangunan. Seluruh prosesnya, mulai pembelanjaan bahan hingga pembangunan ditangani oleh IPSM.

“Petugas-petugas itu yang menyeleksi data dan membelanjakannya,” paparnya.

Anggota dewan yang menjabat selama empat periode ini menambahkan, dalam program bedah rumah tahun 2015, alokasi anggaran untuk tiap unit mencapai Rp. 10 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Mulainya sekitar tahun 2012 dengan anggaran sekitar Rp. 4 juta, kemudian naik menjadi 7,5 juta, naik lagi Rp. 10 juta,” terang perempuan yang akrab disapa Titin.

Menurutnya, apabila warga penerima diminta mengembalikan setengah dari dana pembangunan yang dikucurkan, tentu akan semakin membebani. Pasalnya, dalam rehabilitasi rumah tersebut, kadang warga kerapkali tekor, karena alokasi biaya kurang untuk membeli bahan bangunan dan ongkos tukang dan sebagainya.

“Untuk rehabilitasi itu kadang gak cukup Rp. 15 juta. Makanya mereka harus nyari pinjaman lagi. Itu belum harus mengembalikan sebagian, meski diangsur,” ucapnya dengan nada kecewa.

Agustin mengungkapkan, Komisi D sebenarnya telah  mengundang Dinas Sosial, selaku leading sektor yang menangani Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), Jumat (15/4). Namun, karena kesibukan Kadinsos, akhirnya hearing yang bertujuan untuk mengevaluasi program tersebut ditunda, Senin (18/4).

“Seluruh persoalan dan kendala yang ada pada Program RSDK akan kita tanyakan ke Kadinsos,” katanya.

Di sisi lain, dengan pertimbangan tingginya inflasi, sehingga berimbas pada kenaikan harga bahan bangunan. Komisi D telah mengusulkan kenaikan anggaran Program Bedah Rumah tersebut hingga Rp. 30 juta dengan jumlah rumah yang direhabilitasi sebanyak 622 unit.

“Kita usulkan kenaikan Rp. 30 juta, karena Klungkung (Bali) aja anggrannya segitu. Tapi disetujui Rp. 25 juta,” paparnya.

Pihaknya berharap, melalui program tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(k4/r7)