Proses PAW PKB Diulur Pimpinan Dewan

Tidak ada komentar 120 views

Surabaya, (DOC) – Pimpinan DPRD Surabaya terkesan mengulur proses pergantian antar waktu (PAW) Wakil ketua Musyafak Ro’uf, yang sedang menjalani hukuman karena kasus gratifikasi. Padahal Gubernur Jatim sudah mengeluarkan surat pemecatan terhadap mantan ketua DPC PKB Surabaya.
Kasubag Perundangan Sekretariat DPRD Surabaya Emanuel Playtuka mengatakan, pihak dewan sudah konsultasi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Jatim Suprayitno. Dan memastikan Musyafak seharus sudah bisa di PAW karena terbukti melakukan korupsi.
“Udah bisa ketemu kita sampaikan dua masalah yang kami sampaikan ke Biro Pemerintahan,” kata Eman, sapaannya.
Pertama, soal Pergantian Antar Waktu (PAW) Musyafak Rouf dikaitkan dua surat teguran gubernur dan tiga kali surat permintaan PAW dari DPC PKB Surabaya.
Kedua, soal niatan Musyafak Rouf meminta hak kedewanan, gaji serta tunjangan bulanan.
“Soal PAW, Biro Pemerintahan minta kami mengacu ke PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Tata Tertib 50/2010 tentang Tatib DPRD,” sambungnya.
Mengacu dua aturan itu, kata Eman, usulan PAW tidak melalui fraksi. Usulan bisa langsung oleh DPC PKB, dan pimpinan dewan bisa memprosesnya.
Kendati demikian, Eman tak menampik kebiasaan usulan PAW yang harus disertai usulan atau pengantar fraksi. “Sebenarnya pimpinan dewan sudah bisa proses PAW berdasar surat DPC PKB,” ungkapnya.
Kendati demikian, imbuh Eman, pimpinan dewan tetap akan memproses PAW. Alasannya, sudah ada dua kali teguran gubernur. Ketua DPRD Moch Machmud akan memberikan pengantar PAW ke gubernur melalui wali kota.
“Soal gaji Musyafak, Biro Pemerintahan menyebut gaji bisa saja diberikan karena belum ada SK gubernur tentang pemberhentian. Sekwan bisa membayarnya,” urai Eman.
Meski demikian, Eman mengaku bahwa pihaknya perlu hati-hati karena Musyafak tak aktif di dewan. “Biro Pemerintahan lantas menyarankan kami konsultasi ke BPK RI Surabaya di Jalan Juanda. Kami sudah ke sana, tapi pimpinannya tidak ada. Kami juga disarankan ke Kemendagri karena yang menerbitkan aturan pengangkatan,” bebernya.
Selama menunggu terlaksananya konsultasi dengan BPK RI dan Kemendagri, Eman mengaku pihaknya sudah mengirim surat ke KPU Surabaya.
Lewat suratnya, Sekretariat DPRD minta KPU melakukan verifikasi perolehan suara caleg di Dapil III di bawah Musyafak.
Sedangkan kabar yang beredar diinternal anggota DPRD Kota surabaya, para pimpinan diduga tidak ada keberanian dan terkesan memolor proses PAW Musyafak karena ketakutan beberapa bukti penyelewengan dipegang oleh Musyafak.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB KH Moh Naim Ridwan menunggu pembuktian ketua dewan untuk proses PAW Musyafak. “Sampai kapanpun fraksi tak akan keluarkan surat. Berdasar aturan, PAW bisa dilakukan hanya berdasar surat DPC,” tandas Naim Ridwan. (r4)