Proyek Tol Jatim Terancam Mangkrak

 Kesra

tol jatim mangkrak

Surabaya,(DOC) – Proyek pembangunan jalan tol di Jatim terancam mangkrak. Pasalnya, pembebasan lahan untuk keperluan jalan tol di sejumlah daerah berjalan  alot.

Adapun pembebasan tanah milik warga yang bermasalah adalah di Jatim bagian Barat.  Yakni  pembangunan jalan tol Surabaya- Mojokerto, Mojokerto-Jombang, Jombang-Kertosono, Kertosono-Madiun, dan
Kertosono-Mantingan.

“Jika pembebasan lahan ini tidak segera diselesaikan akan mengganggu pembangunan jalan tol di sejumlah ruas. Dan masalah pembebasan ini bisa selesai dengan cara masyarakat dapat menunjukkan surat kepemilikan  dan PU Bina Marga selaku  pembeli bisa memberikan harga yang sesuai dengan permintaan pemilik,” jelas Sekdaprop Jatim Rasiyo, Jumat (5/10)kemarin usai pertemuan soal kendala pembangunan jalan.

Persoalan lain yang menghambat pembebasan adalah soal bukti kepemilikan tanah. Sebab, di lapangan banyak ditemukan kepemilikan ganda atas satu obyek tanah sehingga rawan sengketa.

“Karena itu, pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol ini harus terprogram dengan baik. Bila tidak, maka pembangunan jalan tol ini akan terbengkalai dan tidak bisa tepat waktu  penyelesaian pembangunannya,” jelasnya.

Sedangkan, pembebasan lahan untuk tol Surabaya-Mojokerto  yang bermasalah ada di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Untuk Surabaya pembebasan tanah milik Marinir tinggal  lima bidang di Kelurahan Karang Pilang dan Waru Gunung. Penyebabnya ada surat kepemilikan ganda.

Selain itu pembebasan tanah bekas tanah kas desa(BTKD) dimana Walikota Surabaya Tri Rismaharini  minta  ganti tanah yang luasnya sama bukan dengan besar atau kecilnya uang ganti rugi.

Selain itu, pembebasan tanah PT Sinar Galaxy yang belum bisa kelar, karena sertifikat tanahnya masih dijadikan agunan di bank.
“Khusus di Gresik ini muncul makelar tanah. ditemukan transaksi setelah ada pengumuman akses jalan tol. Padahal, menurut peraturan, itu tidak boleh. Jumlah transaksi jual-beli yang dilakukan Pak Rustam bukan warga Gresik itu sebanyak 70 bidang tanah dan Pak  Kholil Affandi sebanyak 15 bidang tanah,” beber Rasiyo.

Untuk Sidoarjo, masalah yang muncul adalah ketidakcocokan harga 16 bidang tanah di Kelurahan Betekan.Warga mengajukan kenaikan harga ke Gubernur Jatim Sdan saat ini sudah Soekarwo disetujui  yaitu Rp 2,1 Juta/m2. Sedang masalah yang sama dengan masyarakat Sepanjang, sampai sekarang belum turun dari Gubernur. Untuk uang ganti rugi konsinyasi, semuanya dititipkan pada pengadilan

Sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto tidak ada masalah. Untuk Jombang, masalah yang muncul adalah warga tidak mau dengan uang konsinyasi yang dititipkan di pengadilan. Menurut mereka harga terlalu rendah yaitu sebesar Rp 70  ribu – Rp 80 ribu/ m 2. Sedangkan mereka minta dinaikkan menjadi Rp 200 ribu /m 2, karena yang digunakan  acuan oleh Pemkab Jombang adalah acuan harga tahun 2008 bukan acuhan tahun 2011 atau 2012.

Pembebasan lahan/tanah yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat Jombang untuk seksi I sebanyak 22 bidang yang belum terselesaikan. Seksi II sekitar  40 bidang  dan Seksi IV tinggal 7 bidang yang ada di desa Manis. Semuanya karena terkendala dengan harga.

Sementara di Madiun, masalahnya adalah masyarakat minta kenaikan harga dari Rp 750 ribu/m 2 dari acuhan tahun 2011. Mereka minta dinaikan menjadi  Rp 1 juta bahkan lebih dengan menggunakan acuhan harga 2012. (R-12/R9)