Surabaya,(DOC) – Pembangunan Under pass Jalan Mayjend Sungkono yang molor hingga 6 bulan sejak Walikota Surabaya, Tri rismaharini melakukan peletakkan batu pertama sebagai tanda akan dimulainya pembangunan, 25 September 2015 ternyata terkendala belum adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot Surabaya dengan DPD REI Jatim, selaku penyandang dana, serta adanya jaringan utilitas (Jaringan PDAM dan telpon) di kawasan itu. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Jumat (18/3/2016) mengatakan, kendala pembangunan tersebut terungkap dalam dengar pendapat Pembangunan Under Pass antara kalangan dewan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeko, dan DPD REI Jatim.
“MOU memang ada, tapi jika mau direalisasikan kan perlu Perjanjian Kerjasama,” terangnya.
Menurutnya, dalam perjanjian kerjasama tersebut disebutkan secara detail waktu pengerjaan dan berapa anggarannya. Berdasarkan keterangan saat hearing, Perjanjian Kerjasama belum bisa dilaksanakan, karena 20 pengembang yang siap patungan membiayai Pembangunan under Pass belum member kepastian berapa besaran bantuan . Sementara, pemerintah kota membutuhkan kepastian dana dari masing-maisng pengembang sebagai lampiran dalam kerjasama.
“Ada yang sudah siap membantu sesuai kesepakatan, tapi ada yang belum,” tuturnya
Awey menegaskan, semestinya pemerintah kota tak menunggu kepastian besaran dana bantuan dari masing-masing pengembang, karena hal itu menjadi tanggung jawab DPD REI Jatim.
“Jika gak ada lapiran gak bisa perjanjian, gak bener. pemkot sudah masuk periuk orang lain namanya,” katanya.
Vinsensius Awey menambahkan, pembagian besaran bantuan berdasarkan pada jarak Under Pass dengan kawasan perumahan milik pengembang serta luasannya. Awey mengungkapkan, sebelumnya anggran pembangunan Under Pass sekitar Rp. 54 M, kemudian berkembang menjadi Rp. 70 M dan saat ini membengkak menjadi Rp. 80 M, karena mengikuti nilai kurs Rp. 12.500. Ia khawatir, jika tak segera ada Perjanjian Kerjasama, pembangunannya akan terus tertunda.
“Jika tertunda lagi, biayanya bisa mencapai Rp. 90 M hingga Rp. 100 M, akhirnya kan hanya wacana,” paparnya.
Padahal, \menurut Politisi Partai Nasdem ini, tahun ini pemerintah kota tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Under Pass. Artinya, tak ada cadangan pembiayaan, karena semua dipercayakan pada DPD REI Jatim yang mengkoordinir 20 pengembang.
“Kalau tahun 2014 dan 2015 kita anggarkan. Tapi tahun ini tidak,” tandasnya
Awey menyayangkan, jika Pembangunan Under Pass tak terealisasi. Pasalnya, keberadaannya bertujuan untuk mengurai kemacetan.(k4/r7)
Proyek Underpass Mayjend Sungkono Belum Siap
Loading...