Rakernas ADPSI Bahas RUU Pilkada

Tidak ada komentar 124 views

Surabaya dipilih jadi tuan rumah Rakernas ADPSI.

Surabaya,(DOC) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar Rakernas di Surabaya. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakernas nanti adalah soal Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada, dalam hal ini tentang kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD.

“Ya nanti akan kita simpulkan. Asosiasi DPRD Provinsi ini mendukung yang mana. Apakah dipilih oleh rakyat atau dipilih DPRD,” ujar Ketua ADPSI Ferrial Sofyan, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/11/2012) malam.

Dia menjelaskan, usulan mengagendakan itu berdasarkan dari beberapa aspirasi DPRD Provinsi di Indonesia yang salah satunya menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sebaliknya, ada yang menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. “Mau tidak mau tergantung fraksi-fraksi atau partai-partai secara keseluruhan,” katanya.

Untuk memantapkan pembahasan tersebut, lanjutnya, pada Rakernas ADPSI akan mengundang Ketua Komisi II DPR RI dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. “Kami akan meminta Ketua Komisi II dan Dirjen Otonomi Daerah untuk berbicara mengenai masalah itu,” terangnya.

Ferrial yang juga Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta ini menuturkan, pemilhan kepala daerah yang secara langsung dilakukan oleh DPRD, tentunya tidak akan mengurangi nilai demokrasi. “Bukan langkah mundur. Kiblat kita kan Undang-Undang Dasar 1945, kan tidak disebutkan harus dipilih rakyat. Ya kita akan mengambil mana yang paling baik. Kira-kira seperti itu,” paparnya.

Ketua DPRD Provinsi Jatim, Imam Sunardhi mengatakan, salah satu wadah diskusi dan dialog ini untuk menemukan persamaan persepsi dalam pemberdayaan peran dan fungsi DPRD secara optimal melalui forum Rakernas ADPSI ini. karena itu melalui Rakernas ini mengambil tema dengan melalui Rakernas ADPSI kita tingkatkan persamaan persepsi dalam pemberdayaan peran dan fungsi DPRD secara optimal.

Kesimpulan yang dapat diambil, katanya, penguatan pemberdayaan peran dan fungsi DPRD Provindi dalam penjagaan pemerintah di daerah. (r12/r4)