Rapat Penentuan Pemasangan Alat Kampanye Deadlock

Surabaya,(DOC) – Penentuan titik pemasangan alat peraga dan kampanye partai politik yang dibatasi oleh peraturan KPU pusat, masih belum menemui kata sepakat. Rapat penetuan titik kampanye yang digelar di kantor KPU Kota Surabaya, Kamis (26/9/2013), hingga sore ini, masih berlangsung alot.

Hadir dalam rapat tersebut, Panwaslu Surabaya, Polrestabes Surabaya dan perwakilan partai politik, serta komisioner KPU Surabaya.

Adu debat dari masing-masing pihak, untuk memertahankan pendapatnya, terus bergulir hingga berlarut-larut.

Dalam kesempatan itu, debat dan protes paling banyak dilayangkan oleh perwakilan partai politik, yang ingin para calegnya tidak dirugikan.

Komisioner KPU Surabaya Bidang Teknis Penyelenggaraan, Edward Dewaruci menjelaskan, rapat penentuan zoning titik kampanye, baru dimulai sore ini, tetapi sampai saat ini pembahasannya belum ada titik temu.

“KPU Surabaya memang mengacu pada Peraturan KPU pusat, namun untuk penerapannya di Surabaya, tetap akan mengikuti peraturan yang ada. Kita tetap meminta Pemkot Surabaya memberlakukan peraturan itu sesuai Perda Ruang Terbuka Hijau dan Perda Reklame. Karena itu, rapat zoning titik kampanye ini kita bahas bersama,” tandas Edward Dewaruci.

Saat di tanya soal berapa jumlah zona yang akan ditetapkan KPU Surabaya untuk titik kampanye, Edward mengaku masih tidak tahu, karena belum ada kesepakatan dari pembahasan tersebut.

Ia menambahkan, semula harapan dari pembahasan itu, segera muncul hasil terkait dengan penentuan zona untuk masing-masing wilayah. Entah itu itu diberlakukan di tingkat kelurahan, kecamatan atau lainnya.
Mengingat masalah penentuan titik kampanye ini, bukan untuk para caleg DPRD kota Surabaya saja, melainkan juga untuk DPRD Jatim dan DPR RI. “Untuk itu pembahasannya harus matang agar tidak ada pihak yang dikecewakan” cetusnya.

Edward juga mengatakan, memang aturan KPU Pusat soal pembatasan titik Kampanye dan alat peraga ini, membuat repot beberapa caleg yang pertama kali tampil di kancah politik Surabaya, karena mereka dituntut untuk rajin turun menyapa warga agar lebih dikenal. “Aturan soal pembatasan alat peraga kampanye ini, memang sangat menguntungkan para caleg incumbent yang sudah dikenal kiprahnya,”kata Edward.(r4/r7)