Raperda Minuman Beralkohol Rampung

Tidak ada komentar 193 views

Surabaya, (DOC) – Selama hampir memakan waktu kurang lebih tiga bulan, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang minuman beralkohol (Mihol) akhirnya sudah mencapai finish. Dalam raperda tersebut di dalamnya terdapat 22 pasal yang mengatur tentang, larangan menjual, syarat – syarat perizinan serta sanksi untuk pelaku usaha yang menekuni bisnis mihol tersebut.
Salah satunya disebutkan dalam pasal 18 tentang sanksi adminitratif, bilamana pelaku usaha mihol tidak menaati Peraturan Daerah (Perda) akan dikenakan pertama, teguran tertulis, denda adminitrasi, penutupan sementara usaha, sampai pencabutan izin usaha. Hal itu dikarenakan, agar perederan minuman beralkohol yang berada di kawasan Surabaya tidak semakin merajalela, dan merusak pemuda yang ada di Surabaya.
Ketua pansus pengendalian minuman beralkohol, Blegur Prijanggono menuturkan, tidak semua akan di larang melancarkan bisnis tersebut. Namun, tetap harus ada syarat – syarat yang harus dipatuhi yang tertuang di dalam raperda. Walaupun sekelas minimarket harus mempunyai izin lengkap. Misalnya, harus mempunyai space (tempat) khusus, tempat penjualanya juga harus terpisah, dan harus dikonsumsi secara langsung diarea itu.
“Salah satunya minimarket yang ada di daerah semolowaru, itu bagus, yang mau masuk di tanya umurnya kalau mencapai 21 ke atas bisa membelinya, itu pun harus di minum disitu dan harus menyediakan tempat khusus sendiri untuk tempat minum alkoholnya, jika tidak bisa memberikan izin tersebut atau syarat-syaratnya berarti mereka (pemilik usaha) siap untuk tidak menjualnya kembali,” tutur Bleggur, saat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan dinas terkait, Selasa (6/5/2014).
Pria asal partai Golongan Karya (Golkar) tersebut memaparkan, memang kalau untuk tempat seperti hotel berintang 3,4, dan 5, lalu restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, serta bar, (pup, klub malam, diskotik, dan karaoke dewasa) memang diizinkan untuk menjualnya, namun tetap tidak lepas dari syarat yang ditentukan dan harus mengacu kepada perda itu.
Ia juga menegaskan, selain sanksi berupa uang, pemilik usaha juga akan dipidanakan, “Saya rasa harus dihukum denda uang sebanyak Rp. 50 milyar dan hukuman penjara 50 tahun, itu pantas. Kalau hanya Rp. 50 juta yang disebutkan di perda, itu terlalu enteng, yang paling pantas yang saya sebutkan itu,” tegasnya.
Pendapat sama juga dilontarkan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Eddy, Sebagaian tempat seperti hotel, restoran, serta klub malam (diskotik) memang bisa menjual minuman beralkohol itu. Namun, tidak secara otomatis, harus ada izin, serta tidak bisa di bawa pulang harus diminum tempat itu. Dengan adanya peraturan ini semoga bisa membatasi peredaran mihol yang semakin gencar di Surabaya.
“Semangat kita hanya sama, agar tidak terjerumus dalam hal yang negatif. Dan bisa menjaga moralitas pemuda khususnya yang ada di Surabaya agar anak yang usia dini tidak menjadi korban minuman alkohol itu. Semoga semua bisa menaati bersama-sama dengan bijaksana,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, apabila perda tersebut sudah ditetapkan, maka untuk pemilik usaha yang menjual mihol masih diberikan tenggang waktu selama satu bulan untuk mengemasi mihol itu agar tidak diperjual belikan terhitung sejak perda tentang pengendallian mihol tersebut digedok. Ia juga menjelaskan, akan ada tim terpadu untuk selalu mengawasi setelah perda tersebut di sahkan. Namun, bukan dari asosiasi.
“Tim terpadu itu kan, sifatnya mengawasi, yang dikhawatirkan malah nanti ada permainan jika asosiasi masuk kedalam tim terpadu. Sehingga kita formulasikan tim terpadu nanti dapat berkordinasi dengan asosiasi, itu pun jika diperlukan. Dan yang membentuk asosiasi itu dari mereka (pemilik usaha) sendiri bukan dari Pemerintah Kota (Pemkot),” ucapnya. (ist/r4)