Raperda Pelatihan Mengemudi Tak Berdasar Hukum Jelas

Surabaya, (DOC) – Usulan Pemkot Surabaya mengajukan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor kembali menuai kritikan anggota DPRD Surabaya di rapat paripurna, Selasa (6/11/2012).

Juru bicara dari Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (Apkindo) DPRD Surabaya, Saiful Bahri menilai, Raperda yang diajukan pemkot bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.

“Saya harap Raperda itu diperbaiki terlebih dahulu sebelum diserahkan dan dibahas dewan,” ujar Saiful Bahri.

Sementara juru bicara dari FPDS, Imanuel Fredrik Lumoindong menyatakan, draf yang diajukan pemkot membingungkan. Karena landasan hukum yang digunakan pemkot  terkesan sembarangan. “Bagaimana tidak sembarangan, antara pasal satu dengan yang lain masih banyak yang saling brseberangan,” sebut Imanuel.

Selain masalah dasar hukum dalam Raperda yang diajukan pemkot, menurutnya Raperda yang diajukan juga masih jauh dari kata sempurna. Misalnya belum dicantumkannya standarisasi substansi pendidikan. Padahal jika ada bisa dijadikan jaminan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan. “Keamanan berkendara tidak hanya ditentukan oleh keterampilan, tapi juga etika,” ingat legislator yang posisinya dikabarkan bakal diganti oleh Tony Tamatompol itu.

Sementara Alfan Khusaeri dari FPKS mengingatkan, substansi dibuatnya peraturan untuk memberikan rasa aman terhadap warga, bukan malah mempersulit. Apalagi dalam Raperda ini belum disertai dengan penjelasan manfaat yang didapat warga jika regulasi ini diberlakukan. Alfan juga tidak setuju bila lembaga kursus yang sudah ada saat ini diberangus seperti yang tertuang dalam pasal 4. Menurutnya, jika hal itu dilakukan justru akan membuat angka pengangguran di Surabaya meningkat. Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dapat menimbulkan monopoli kursus mengendara yang dilakukan para pemilik modal.

Kadishub Kota Surabaya Eddi justru mengaku senang dengan diajukannya Raperda ini. Dia berandai-andai, jika Raperda disahkan, dipastikan tidak akan lagi ditemui sopir ugal-ugalan. (k1/r4)