Raperda Tower Telekomunikasi Terkendala Aturan

Tidak ada komentar 73 views

Surabaya, (DOC) – Pembahasan Raperda Retribusi Tower Telekomunikasi terkendala aturan pemerintah pusat. Menurut Pansus, semua aturan pemerintah pusat hanya menyebut menara komunkasi sebagai obyek aturan, sementara saat ini banyak penyedia layanan telekomunikasi menggunakan bangunan tinggi sebagai pengganti menara.

“Dalam berbagai aturan pemerintah pusat baik undang-undang maupun peraturan menteri hanya menyebut menara sebagai obyek aturan. Padahal tren sekarang banyak perusahaan telekomunikasi yang tidak membangun menara tapi menggunakan bangunan tinggi termasuk gedung sebagai tempat memasang pemancarnya,” ungkap anggota Pansus Tri Setyo Puruhito.

Lebih lanjut Tri, menjelaskan banyak gedung bertingkat yang berada di Kota Surabaya disewakan sebagai tempat pemasangan pemancar telekomunikasi. Justru, kata Tri, saat ini pembangunan menara telekomunikasi telah berkurang cukup signifikan.

“Lihat saja di beberapa gedung sudah ada pemasangan pemancar semacam parabola, kalau ada menara tidak begitu tinggi karena sudah berada di ketinggian,” terang anggota FPKS ini.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat Pansus masih kebingungan menentukan mekanisme penghitungan retribusi termasuk penentuan obyek retribusi yang terkait.

Pansus sendiri, kata Tri Setyo, menginginkan yang bakal menjadi obyek retribusi bukan sekedar menara telekomunikasi, tetapi penempatan pemancar berupa berbagai jaringan telekomunikasi baik yang terpasang pada sebuah media atau yang bergerak.

Jumlah menara telekomunikasi di Kota Surabaya sendiri tercatat sekitar 1.500 unit, sebagian besar berdiri dengan ketinggian 120 meter lebih. Dalam Raperda Retribusi Tower telekomunikasi rencananya bakal dikenai tarif sebesar sekitar Rp50 juta per tahun untuk menara dengan ketinggian lebih 120 meter. (bhr/k1/r4)