Rasiyo Laporkan Program Kesejahteraan Sosial Berjalan Mulus

Surabaya,(DOC) – Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Timur sudah berjalan dengan optimal. Berbagai program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemberdayaan masyarakat.
Demikian yang disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jatim, Dr. H. Rasiyo saat Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VII di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (19/8/2013).
Rasiyo mengatakan, Pemprov Jatim terus berupaya untuk menuntaskan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial bagi 3.079.822 orang miskin di Jatim. Dari jumlah tersebut, sebanyak 493.004 –nya masuk kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). “RTSM inilah yang menjadi fokus utama kami dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial” katanya.
Langkah yang ditempuh oleh Pemprov adalah bekerja sama dengan pemkab/kota se-Jatim untuk mendata RTSM dengan cara by name, by address, and by character. Tujuannya agar orang miskin yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Kemudian mereka diajak berpartisipasi untuk menentukan bantuan apa yang bermanfaat dan tepat guna.
“Artinya, masyarakat miskin benar-benar di-orang kan atau diberdayakan. Mereka diajak berbicara dari hati ke hati. Jangan menyama ratakan dan memaksakan memberikan bantuan. Sebab kebutuhan antara satu RTSM dengan yang lainnya tidak selalu sama, mereka harus diberi bantuan yang bermanfaat dan bisa diberdayakan,” tuturnya.
Rasiyo mencontohkan, ketika orang miskin ingin beternak kambing, maka Pemprov akan memberi bantuan kambing yang siap ternak, jika ingin berdagang bakso, maka Pemprov akan membantu rombong maupun fasilitas berdagang bakso. Dengan cara tersebut, maka bantuan yang diberikan Pemprov tidak akan sia-sia.
“Setiap RTSM kami berikan bantuan Rp. 2-2,5 juta. Sejauh ini kami total dana yang digunakan untuk 493.004 RTSM mencapai Rp. 1,2 triliun. Ini upaya konkrit kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Selain itu, penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya adalah penanganan wanita rawan sosial ekonomi, seperti WTS. Jumlah WTS yang mampu di-entaskan oleh Pemprov sejauh ini mencapai 1.716 orang dari total 7.121 WTS di Jatim. Para WTS tersebut dibekali dengan keterampilan dan modal untuk berwirausaha untuk masa depan hidupnya.
“Kami berikan pelatihan, keterampilan, dan spiritual-nya juga dibangun agar benar-benar bertaubat. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemkab/pemkot, bank UMKM melalui Posdaya, dan tokoh agama. Hasilnya, dari 7.121 WTS yang terdata, sebanyak 1.710 WTS telah mentas dari lokalisasi. Tak hanya itu, jumlah lokalisasi di Jatim yang tutup sebanyak tujuh lokasi” urainya.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Terpilih Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Prof. Haryono Suyono mengatakan, penanganan kesejahteraan sosial harus mampu memberdayakan masyarakat secara preventif atau penanganan yang diibaratkan “belum terjadi”.
“Artinya, jika ada bayi miskin yang jatuh sakit.. jangan ditunggu sampai bayi itu lumpuh dulu baru kemudian dibawa ke dokter. Tapi dilakukan pencegahan agar bayi itu tidak sampai lumpuh, kita jemput bola, kita datangi untuk diobati. Sehingga orang tuanya tidak perlu jual sawah lalu jatuh miskin karena mengobati bayinya” tukasnya

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti mengatakan dukungannya terhadap Haryono Suyono, menurutnya langkah preventif tersebut sangat tepat dan efektif untuk mencegah dan menangani kemiskinan.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jatim, Cut Kasturi Sukiadi mengatakan, konferensi dihadiri 300 peserta yang terdiri dari relawan sosial dari seluruh Indonesia dan sejumlah undangan.(R7)