Rebutan Menteri, Profesional atau Politikus?

Tidak ada komentar 146 views

Jakarta, (DOC) – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diimbau memilih Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dari kalangan profesional. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan.
Demikian disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho. Emerson menyarankan Jokowi tak memilih MenkumHAM dari kalangan pengacara yang pernah menangani kasus korupsi dan dari partai politik. Emerson mencontohkan Amir Syamsuddin selaku Menkumham dari kalangan partai dan mantan pengacara koruptor bantuan likuiditas Bank Indonesia, Syamsul Nursalim.
“Paling tidak ada dua syarat, tidak dari parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (pembebasan bersyarat). Paling tidak, dia bukan pengacara koruptor, karena kalau pengacara koruptor kan seperti tadi, kita agak bingung, pak menteri kapasitas dia dari parpol dan bekas pengacara korupsi, jadi posisi dia itu berpihak pada siapa, parpol atau klien terpidana kasus korupsi,” ucap Emerson Yuntho di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).
Dikatakan Emerson, menteri dari profesional, menjadi penting dalam komitmen pemberantasan korupsi. Pasalnya, komitmen itu menjadi penting, paling tidak untuk tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada koruptor.
“Paling tidak, kita bicara soal komitmen dukungan kemenkumham dalam pemberantasan korupsi, paling tidak, tidak muncul pemberian remisi dan PB itu tiap tahun,” tandasnya. (co/r4)