Rekap Ulang 11 Kecamatan Bisa Picu Coblos Ulang

Tidak ada komentar 107 views

Surabaya,(DOC) – Carut-marutnya pemilu legeslatif 9 April lalu, membuat pusing pihak penyelenggara yang harus melakukan double kerja. Hari ini berdasarkan rapat Pleno pihak Panwaslu dan KPU kota Surabaya, rekapitulasi perolehan suara harus di hitung ulang di 11 Kecamatan yang bermasalah.
Hal ini menindaklanjuti perintah Bawaslu yang telah mengeluarkan rekomendasi untuk menggelar rekap ulang hasil pemilu legislatif 2014 pada tanggal 3 Mei 2014 lusa kemarin. Dalam waktu bersamaan Bawaslu Jawa Timur mengeluarkan 4 rekomendasi sekaligus, yang intinya semua sama, KPU Surabaya harus menggelar rekapitulasi ulang, Pileg 2014 di 11 kecamatan sesudah adanya laporan dan protes dari caleg Partai Golkar, Demokrat, PAN dan PDI Perjuangan ke Bawaslu Jawa Timur.

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur itu menyebutkan, dari 11 kecamatan di Surabaya yang harus melakukan rekapitulasi ulang, hanya 62 TPS yang harus direkapitulasi ulang, itu berdasar laporan yang masuk ke Bawaslu Jawa Timur dan harus segera digelar KPU Surabaya.

Sebanyak 11 kecamatan yang harus menggelar rekapitulasi ulang itu, diantaranya Genteng, Sambikerep, Jambangan, Wonocolo, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Karangpilang, Sawahan, Gubeng, Benowo dan Semampir.

Bawaslu memberikan rekomendasi rekapitulasi ulang di 11 kecamatan, karena dalam proses penghitungan yang digelar sebelumnya, ada dugaan terjadi penggelembungan suara di 62 TPS yang harus direkapitulasi ulang.

Ketua Panwaslu kota Surabaya, Wahyu Hariyadi menyatakan, untuk sementara kita laksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar rekap ulang di 62 TPS yang berada di 11 kecamatan. ” Baru saja kita mengelar rapat pleno. hasilnya jam 3 sore, rekapitulasi suara akan dilaksanakan secara serentak,” ujar Wahyu, Senin(5/5/2014).
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh d-onenews.com, rekap ulang hasil perolehan suara pemilu 9 April lalu, masih belum juga final untuk menetapkan perolehan kursi di legeslatif. Menurut sumber di internal Panwas yang enggan di sebutkan namanya, apabila masih terjadi kekeliruan dan penggelembungan suara terhadap hasil rekap ulang nanti, maka tidak menutup kemungkinan, rekomendasi untuk coblosan ulang akan dikeluarkan oleh pihak Bawaslu.
Sumber itu juga menyebutkan, bahwa form C-1 Hologram dan DA-1 kini sudah tidak bisa dijadikan pedoman untuk mencari kebenaran perolehan suara 9 April lalu. sehingga pihak Bawaslu akan menganggap pelanggaran tersebut terjadi secara masif di seluruh TPS dan perlu digelar coblosan ulang.(r7)