Rekapitulasi Manual Masih Banyak Protes

Tidak ada komentar 181 views

Surabaya, (DOC) – KPU Jawa Timur menggelar rekapitulasi suara atau hitungan manual hasil pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di 38 kabupaten/kota se Jatim yang diikuti dua pasangan Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Hotel Equator Surabaya, Jumat (18/7/2014).
Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan rekapitulasi manual hasil Pilpres tingkat provinsi akan dilakukan mulai pukul 10.00. Pihaknya berharap pelaksanaan proses rekapitulasi berjalan lancar dan selesai dalam sehari. “Begitu selesai, hasilnya akan langsung diumumkan hasil ke publik,” ujarnya.
Setelah itu, KPU Jatim, kata Anam akan menyampaikan hasil rekapitulasi manual Pilpres di Jatim ke KPU Pusat untuk rekap tingkat nasional. “Jadwal rekap suara Pilpres tingkat nasional berlangsung tanggal 20 sampai 22 Juli nanti,”paparnya.
Rekapitulasi suara Pilpres tingkat provinsi dilakukan, setelah proses rekapitulasi di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) berlangsung 10-12 Juli, lalu tingkat PPK (Kecamatan) 13-15 Juli, dan Kabupaten/Kota 16-17 Juli, selesai dilaksanakan.
Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, Jonathan Judianto mengatakan rekapitulasi kali ini merupakan mandat dari peraturan KPU No 21/2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. “Setelah penghitungan di kabupaten/kota maka giliran saat ini KPU Provinsi melakukan penghitungan,” ujarnya.
Dalam pantauan di lapangan, proses rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU pukul 10.00 WIB diwarnai banyak protes dari saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saksi pasangan nomor urut satu ini mempertanyakan banyaknya daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam pemilu kali ini pihak kubu prabowo – Hatta menemukan jumlah pemilih yang menggunakan DPKTb mencapai 209 ribu suara.
Menurut Basuki, banyak indikasi manipulasi penggunaan DPKTb dalam pemilihan presiden kali ini, diantaranya DPKTb ini dilakukan dengan cara membebaskan warga manapun untuk mencoblos asalkan memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat.
“Padahal SE (surat edaran) KPU Jatim terkait DPKTb ini baru keluar tanggal 8 Juli lantas tanggal 9 Juli sudah coblosan. Mana mungkin kemudian lurah dan kepala desa dalam waktu sehari mengeluarkan 209 ribu surat domisili,” kata Basuki.
Karenanya, pasangan nomor urut satu ini minta sebelum pleno penghitungan dilanjutkan harus dilakukan pencermatan ulang terkait DPKTb yaitu dengan cara melakukan penelusuran keberadaan DPKTb.
Menanggapi adanya protes ini Sufyanto, Ketua Badan Pengawas Pemilu mengatakan jika protes dari pasangan nomor urut satu ini sebenarnya kini masih dalam proses penyelidikan di Bawaslu Jawa Timur. Hasil sementara, kata Sufyanto, dari 55 ribu DPKTb yang dituduhkan di Kota Surabaya, setidaknya hanya ditemukan adanya dua pemilih dobel.
Sementara itu, Khoirul Anam, Anggota KPU Jawa Timur mengatakan, persoalan DPKTb harusnya sudah tuntas di tingkat TPS. “Ini masalah di TPS, kan tiap TPS ada saksi, saksi melihat apakah pengguna DPKTb sudah sesuai atau tidak, dan ini seluruh saksi di TPS sudah tandatangan artinya sudah klir,” paparnya.
Karenanya, dia balik mempertanyakan kenapa persoalan DPKTb baru muncul ketika pleno penghitungan suara sudah masuk ke ranah penghitungan di KPU Provinsi.
Menurut Anam, kalaupun mempermasalahkan DPKTb, harusnya juga disertai bukti tidak sekadar asumsi dan dugaan. “Kita bekerja tidak dengan sumsi dan dugaan, harusnya persoalan DPKTb ini juga sudah klir di TPS bukan di sini,” imbuhnya.
Meski begitu, saksi dari pasangan nomor urut satu tetap saja mempertanyakan dan memprotes jalannya rekapitulasi kali ini hingga akhirnya Eko Sastimo, Ketua KPU Jawa Timur langsung menghentikan sidang kali ini untuk istirahat sholat Jumat. “Kita hentikan sementara dan nanti usai sholat jumat langsung kita lakukan penghitungan untuk Kabupaten Pacitan,” katanya. (r4)