Rekapitulasi Nasional Molor Akibat Masalah di Daerah

Tidak ada komentar 156 views

Jakarta, (DOC) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menambah waktu untuk melakukan rekapitulasi suara nasional. Namun karena proses rekapitulasi yang lambat akhirnya memaksa KPU harus mengubah jadwal penetapan yang semula diagendakan selesai hari ini (6/5). Untuk itu akhirnya KPU mengeluarkan peraturan (PKPU) yang terkait dengan pengunduran waktu penetapan rekapitulasi hasil pemilihan calon anggota DPR, DPRD dan DPD RI.
“Penetapan rekapitulasi di KPU Pusat berjalan sangat lambat dan akhirnya menjadi molor salah satu penyebabnya adalah karena ketidak disiplinan dari KPU Kota/Kabupaten dan KPU Provinsi terhadap tenggat waktu yang mereka miliki. Jika saja mereka mengikuti peraturan waktu rekapitulasi yang sudah ditentukan, sudah dibuat, pasti tidak akan molor seperti sekarang ini. KPU daerah itu sangat tidak disiplin, misalnya saja saat pleno terpaksa tidak jadi berlangsung karena KPU Provinsi yang seharusnya melaporkan hasil rekap mereka menyakatakan belum siap,” papar Ferry M Baldan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem.
Ferry menambahkan, faktor lain yang mengakibatkan tidak tepat waktunya KPU menyelesaikan rekapitulasi karena banyaknya data yang berasal dari KPU Provinsi yang tidak rapih dan lengkap. “Akibat data yang tidak rapih pencatatannya, tidak lengkap akhirnya saat pleno diributkan oleh para saksi parpol. Inilah yang juga memperlambat proses rekap. Banyak sekali persoalan-persoalan didaerah yang mengakibatkan jadwal mundur, baik di daerah dan akhirnya di pusat. NasDem sudah menyampaikan kepada KPU Pusat untuk beritndak tegas terhadap KPU daerah yang tidak disiplin. Beri mereka hukuman atau sanksi sehingga mereka bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini sepakat dengan Partai NasDem bahwa persoalan di daearah yang tidak terselesaikanlah yang menjadi penyebab lambatnya proses rekapitulasi di tingkat nasional. “Persoalan di daearah itu sangat banyak dan jelas apa persoalannya. Namun yang terjadi adalah seolah-olah persoalan di daerah sulit dideteksi dan kalaupun diketahui persoalannya apa, sepertinya tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah. Akhirnya persoalan itu harus dibawa atau dibahasa bakan baru terungkap di tingkat nasional,” paparnya.
Titi melanjutkan, semua persoalan ditingkat bawah, di daerah, dibawa semua ketingkat nasional. Ditambah lagi dengan banyaknya protes dari partai politik maka tidak heran kalau penghitungan di pusat sangat lambat. “Seharusnya di KPU pusat itu prosesnya hanya melaporkan, penghitungan ulang. Tapi yang terjadi adalah semua yang dibahas adalah persoalan yang terjadi di daerah, dan harusnya daerah ketika datang ke KPU Pusat sudah menyelesaikan terlebih dahulu,” lanjutnya.
Melihat kinerja KPU Daerah yang sangat lambat, tidak professional, Titi meminta KPU melakukan evaluasi secara menyeluruh KPU di daerah, bagaimana kompetensi dan integritas staff KPU di dearah termasuk juga di provinsi sehingga ini tidak terjadi lagi pada pilpres mendatang. (r4)