Rekomendasi Pansus Perubahan Nama Jalan Kaburkan Nilai Sejarah

foto : sidak pansus perubahan nama jalan di Gunungsari.(dok)

Surabaya,(DOC) – Perubahan dua nama jalan yakni Dinoyo menjadi Sunda dan jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi nampaknya akan terrealisasi, setelah panitia khusus (Pansus) Perubahan Nama Jalan DPRD kota Surabaya memberikan sinyal bakan mengeluarkan rekomendasi.

Menurut Agustin Poliana, Wakil Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan, berdasarkan pendapat sejarawan dan pakar dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya Unair dan Unesa, sepanjang perubahan tersebut dalam bingkai NKRI tak ada masalah.

Ia mengungkapkan, para akademisi justru menyesalkan adanya sejumlah jalan yang berbau nama asing, seperti yang ada di perumahan elit kawasan Surabaya Barat. Tak hanya nama jalan, beberapa patung yang justru memiliki ikon dan identitas budaya asing juga menjadi sorotan kalangan sejarawan.

“Kalau ada jalan-jalan yang nama- namanya bukan identitas Surabaya, kenapa warga tak protes,” ujar Agustin menirukan pernyataan para pakar yang hadir dalam rapat Pansus di gedung DPRD beberapa waktu lalu, Senin(23/7/2018) kemarin.

Foto : Agustin Poliana

Agustin menambahkan, untuk mematangkan rekomendasi, Pansus berencana memanggil warga terdampak dalam pembahasan perubahan nama jalan yang akan dilaksanakan, Rabu(25/7/2018) besok.

“Apabila masyarakat menyetujuinya, pemerintah akan memberikan pelayanan secepatnya,” paparnya

Politisi PDIP ini mengakui, dampak perubahan nama jalan, dokumen kependudukan dan lainnya akan berubah, seperti E-KTP, STNK, BPKB, Rekening Bank, dan Sertifikat tanah serta dokumen lainnya. Untuk mengatasi masalah administrasi itu, pemerintah kota akan menyiapkan Sekertaris bersama  dan Call center.

“Seluruh biaya pengurusan akan ditanggung pemerintah Provinsi Jatim,” imbuhnya.

Ketua Komisi D ini menyatakan, perubahan nama jalan tak seluruhnya. Di Jalan Dinoyo, hanya 300 meter dari nama jalan sebelumnya akan diganti Jalan Sunda. Sedangkan, di Gunungsari, dari 3.200 meter panjang jalan Gunungsari, hanya 2.000 meter saja yang namanya diganti menjadi Jalan Prabu Siliwangi.

“Di sepanjang jalan Dinoyo ada 30 KK yang terdampak, sementara di Gunungsari 300 KK,” katanya

Ia memperkirakan, apabila ada persetujuan dari warga, awal Agustus pembahasan Raperda Perubahan Nama Jalan akan tuntas. Selanjutnya, berdasarkan rencana 17 Agustus saat HUT Kemerdekaan RI, perubahan nama jalan akan diresmikan.

Rekomendasi Pansus Perubahan Nama Jalan ini, tak serta merta mendapat dukungan dari anggota legislative lainnya yang memiliki pendapat berbeda dan bersikukuh menolak keputusan Pansus.

Salah satunya adalah Vinsensius Awey anggota Komisi C dari Partai NasDem.

Vinsensius Awey

“Sejak Jaman (Penjajahan) Daendless jalan tersebut tak diubah. Penjajah saja menghormatinya dan tidak merubahnya. Kenapa justru kita sebagai anak bangsa negeri ini yang mau merubahnya,” alasan Awey menolak perubahan nama 2 jalan tersebut, Selasa(24/7/2018).

Ia mengaku, tak mempermasalahkan alasan rekonsiliasi antara Jawa timur dan Jawa Barat. Seperti yang tercantum dalam sejarah dua daerah ini hubungannya kurang harmonis pasca perang bubat antara Kerajaan Majapahit dan Prabu Siliwangi. Awey mendukung upaya rekonsiliasi tersebut.

“Tapi kalau ada perubahan nama jalan yang sudah mempunyai sejarah panjang, sama saja merubah nilai historikal yang terkandung didalamnya,” ujar calon legislative DPR RI dapil Surabaya – Sidoarjo ini.

Awey menyarankan, dari pada mengganti nama jalan yang bersejarah, lebih baik mengganti nama jalan lain yang tak mempunyai nilai historis seperti Jalan Darmo Boulevard yang ada di sekitar PTC, Kawasan Surabaya Barat.

“Di situ hampir nilai sejarahnya kecil dan banyak lahan kosong sehingga dampaknya tak besar,” katanya

Upaya lain yang bisa ditempuh, menurutnya, dua nama jalan yang diusulkan yakni Jalan Sunda dan Prabu Siliwangi bisa dijadikan nama Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Lingkar Luar Timur (JLLT).

Awey menyampaikan, langkah lain yang bisa dilakukan untuk merealisasikan rekonsiliasi adalah dengan membangun monumen “The Battle of Bubat”. Monumen tersebut bisa dibangun di daerah Trowulan, Mojokerto, atau di Ibu kota Jawa Timur, yakni Surabaya. Kemudian dijadikan panggung budaya, sehingga menarik kunjungan waisatawan.

“Di panggung itu digelar tari-tarian atau budaya Jawa Timur dan Jawa Barat,” usulnya

Ia mengaku, sebenarnya banyak alternatif yang ditempuh guna mewujudkan rekonsiliasi di daeah Jawa Barat dan Jawa timur. Namun, untuk merubah nama jalan Dinoyo dan Gunungsari, ia tetap menolaknya. (rob/r7)