Rekrutmen KPU Kabupaten Ponorogo By Design

Tidak ada komentar 162 views

Surabaya,(DOC) – Rekrutmen KPU kabupaten/kota yang dijalankan di Jatim, terus menuai persoalan. Rekrutmen itu dijalankan by design guna kepentingan politis Pemilu selanjutnya. Sebut saja untuk Pilpres atau untuk Pemilu Kepala Daerah di beberapa kabupaten/kota di Jatim.
Seperti yang diungkap salah satu pengacara para peserta rekrutmen KPU di Ponorogo, Agung Nugroho SH. Menurut Agung, para peserta yang kecewa dengan rekrutmen tersebut sudah mengumpulkan bukti untuk melakukan somasi yang bakal diteruskan dengan gugatan hukum. Tujuannya untuk membatalkan rekrutmen yang di setting untuk kepentingan politis kelompok tertentu.
“Kita akan ajukan secepatnya, selama ini memang banyak tanggal merahnya jadi harinya tidak efektif. Kita akan somasi KPU Jatim yang dengan berbagai macam acaranya telah membentuk Tim Seleksi di daerah-daerah. Apalagi Tim Seleksi yang dibentuk itu banyak melakukan berbagai bentuk pelanggaran. Ada kesalahan yang dikategorikan dalam yuridis formal dan politis,” beber Agung Nugroho.
Lebih lanjut dijelaskan, Tim Seleksi di Ponorogo telah melakukan kesalahan sejak proses tahapan itu berjalan. Hal itu pun dituntut untuk dibatalkan. Kebetulan, kata Agung Nugroho, pengajuan tuntutan ini tak melebihi batas waktu. “Sejak diumumkan nama 20 besar calon anggota KPU, ada batas waktu 90 hari untuk mengajukan tuntutan. Saat ini kan belum habis waktunya, jadi kita akan segera ajukan,” tandas Agung yang menjadi pengacara para peserta rekrutmen itu bersama pengacara lainnya, Khoirul Anam SH dan Herman Juni SH.
Agung membeberkan, dalam pelaksanaan tes kesehatan saja, Tim Seleksi sudah melanggar salah satu poin dalam Peraturan KPU pasal 24 terkait rekrutmen KPU. Tes itu seharusnya dilakukan menyeluruh, tapi di Ponorogo dalam tes jasmani hanya dilakukan dengan mengambil darah dan urine peserta saja. Padahal, kata Agung, di daerah lain ada tes jantung, rongent paru dan tes mata dengan budget Rp 50 jutaan.
Begitu juga dengan pelaksanaan tes tulis, di Peraturan KPU tes tulis dilaksanakan tiga hari setelah hasil pengumuman administrasi. Nyatanya di Ponorogo tes tulis dilaksanakan satu hari setelah pengumuman, itu pun langsung dilanjutkan dengan tes kesehatan. “Kalau di daerah lain, usai tes tulis, jeda beberapa hari dilakukan tes kesehatan. Di Ponorogo tidak demikian, habis tes tulis pagi hari, siangnya langsung digiring ke RS untuk tes kesehatan. Ini yang kami sebut dengan kesalahan secara yuridis formal,” tandas Agung.
Sementara untuk kesalahan secara politis, di Ponorogo Tim Seleksinya dikuasai orang-orang Muhammadiyah. Mungkin, kata Agung, dari seluruh Indonesia, hanya di Ponorogo yang Tim Seleksinya ada ketua dan sekretaris pengurus daerah Muhammadiyah setempat, belum lagi ditambah para dosen dari Universitas Muhammadiyah. Ada juga calon yang lolos, disinyalir masih saudara dari Tim Seleksi dan wakil bupati setempat. “Ini yang kita sebut by design, karena ini semua demi kepentingan 2015 untuk Pemilihan Bupati Ponorogo,” tegas Agung.
Menurut dia, kalau pihaknya bisa membuktikan kesalahan terorganisir Tim Seleksi tersebut, maka yang membentuk Tim Seleksi adalah KPU Provinsi Jatim dan kalau terbukti KPU terbukti salah, maka laporannya akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kita tak ingin di Ponorogo ada politik dinasti seperti Ratu Atut di Banten. Ini sudah keliru, semuanya by design, semuanya pesanan. Ini harus dibatalkan,” kata Agung Nugroho.(r4/r7)