Relawan Demokrasi Sepi Peminat

Tidak ada komentar 95 views

Surabaya,(DOC) – Relawan Demokrasi kota Surabaya yang dibentuk oleh KPU Surabaya untuk membantu sosilisasi Pemilu 2014 ke masyarakat ternyata sepi peminat. Komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci, Rabu (5/12) mengakui, dari sebanyak 25 orang yang dibutuhkan, hanya terjarimg 15 orang.

“Harusnya relawan demokrasi 25 orang, tapi karena sepi peminat hanya 15 orang” ujarnya.

Edward memperkirakan, minimnya partisipasi masyarakat mendaftar sebagai relawan karena adanya apatisme masyarakat terhadap kegiatan politik. Namun demikian menurutnya hal itu tidak akan menjadi kendala pelaksanaan pemilu legislative mendatang.

“Menganggu sih nggak, ibaratnya kita ihtiar untu menginformasikan kegiatan politik ke masyarakat” tuturnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai advokad ini mengatakan, pembentukan relawan demokrasi diperlukan oleh bangsa ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Penyadaran pentingnya pemilu dilakukan oleh relawan demokrasi” katanya.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran relawan demokrasi meliputi, kelomok disable, buruh, perempuan maupun pemilih pemula. Edward menilai relawan demokrasi yang dibentuk sebagai corong juru penerang demokrasi.

“Ada atau tdiak ada efeknya itu nanti, yang penting kita berusaha menyadarkan bahwa bangsa ini harus bertahan, ya dari kegiatan politik” terang calon anggota KPU Jatim.

Relawan Demokrasi menurut Edward sudah mulai melaksanakan tugasnya seja oktober lalu. Para relawan melakukan sosilisasi hingga H-1 Pemilu legislative 2014. Dalam setiap melaksanakan tugasnya, mereka susun sesuai agenda.

“”Mereka punya jadwal sendiri, kerjanya bisa sendiri atau bareng-bareng” ungkapnya.

Relawan demokrasi dibentuk berdasarkan Peraturan KPU-RI yang berkaitan dengan Juklak dan Juknis pembentukan relawan demokrasi. Lingkup tugas sosilisasi pemilu yang diemban relawan demokrasi tak jauh beda dengan Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hanya saja untuk PPK dan PPS kegiatan sosilisasi dilakukan sesuai jenjang struktur penyelenggara pemilu.

“Sosilisasai dari PPK ke PPS, kemudian PPS ke KPPS” katanya. (k4/r7)