Satpol PP Enggan Tertibkan Brandgang, Dewan Minta Evaluasi Kinerja

 Kesra

Surabaya (DOC)Komisi C  Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai  Satpol PP Kota Surabaya tidak serius menertibkan brandgang atau saluran air yang di atasnya digunakan warga untuk tempat tinggal atau keperluan lainnya.

Hingga saat ini menurut ketua Komisi c DPRD Surabaya, Sachirul Alim tercatat sebanyak 1.063 bangunan yang berdiri di atas saruran air . Padahal, sejak tahun 2007, BPK telah memberikan rekomendasi untuk membongkar brandgang, karena tidak diperbolehkan menyewakan brandgang yang merupakan tanah Negara.

Dia khawatir akibat kelalaian tersebut muncul tudingan negatif masyarakat terhadap aparat pemkot Surabaya. Untuk itu Alim mendesak, Inspektorat Kota Surabaya memberikan rekomendasi ke wali kota untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP.

“Jika ada kelalaian, kita minta Inspektorat memberikan rekomendasi ke wali kota agar mengevaluasi kinerja Satpol PP” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat, Selasa (4/12/2012).

Sachirul Alim mengungkapkan, dalam penegakkan Perda, Satpol PP terkesan tebang pilih. Ssatpol PP terlihat tegas terhadap masyarakat menengah ke bawah. Sebaliknya, bila pelanggaran dilakukan kelas menengah ke atas justru tak ada tindakan apapun.

“Muncul paradigma, jika kepada masyarakat menengah ke bawah tajam, sedangkan masyarakat menengah atas tumpul,” imbuhnya.

Dia mencontohkan,  sejumlah brandgang yang terletak di gedung belakang Nur Pasifik  dan apotik  Gubeng di Jalan Raya Gubeng, gedung belakang Toko Mirota, serta  bangunan halaman SPBU Jalan Biliton, hingga saat ini belum terlihat langkah penertiban, meski dewan telah merekomendasi untuk dibongkar. (k4/r4)