Ribuan Wajib PBB di Surabaya Nunggak

 Ekonomi

Surabaya, (DOC) – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Surabaya dibuat pusing dengan banyaknya wajib pajak yang belum membayar. Bayangkan saja, dari Dari 692 ribu wajib pajak ternyata  ada sekitar 4000 wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak selama 2012. Akibatnya, Dispenda mengaku terus memutar otak untuk menagih para penunggak pajak ini.

Kepala Dispenda Suhartoyo menegaskan, pihaknya terus memacu pendapatan dari sektor ini. Salah satunya dengan akan bergerak door to door, mendatangi rumah-rumah wajib pajak. “Kami akui untuk data yang ada saat ini masih kurang baik, tapi untuk tahun mendatang akan akmi perbaiki,” cetus pejabat asal Lamongan itu.

Menurutnya, masih belum tercapainya terget penarikan pajak diesbabkan oeh beberapa hal. Mulai dari pemilik rumah tidak ada, objek pajak yang tercatat ternyata berupa fasum, BTKD sampai tempat ibadah. Dari 4000 penunggak, sebenarnya sudah ada 2200 yang mendatangi kantor Dispenda untuk menyelesaikan tunggakanya.

Bahkan Dispenda juga memberikan kelonggaran bagi 283 wajib pajak yang membayar dengan cara mencicil. Namun, ada sekitar 1000 wajib pajak yang tercatat namun sulit tertagih karena kendala di lapangan seperti rumah kosong dan fasum.

“Kendalanya kan banyak, ada yang satu objek memiliki surat dobel, bahkan ada yang objenya tidak ada ketika petugas berusaha mendatangi” cetus Suhartojo.

Dispenda sendiri mengklaim sudah menagih Rp 520 miliar atau 68 persen dari target Rp 790 miliar. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya mengancam menyita barang penunggak pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

“Bayangkan saja dari 692 ribu wajib pajak, masih ada ribuan yang menunggak sampai saat ini,” sebutnya.

Suhartojo menjelaskan, untuk mekanisme penarikan paksa ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Pertama , pihaknya akan melayangkan surat keterangan tagihan. Surat tersebut harus ditindaklanjuti wajib pajak paling lambat tiga bulan. Kalau tidak, Dispenda akan kembali melayangkan surat, kali ini peringatan 1 sampai 3 dengan tenggang waktu selama 21 hari.

“Jika maish rewel juga akan terbitkan surat perintah untuk sita barang yang senilai beban pajak.Kami bisa sita apapun dari wajib pajak, bisa motor, mobil atau apapun asalkan nilainya sama dengan nominal serta denda pajak yang harus dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya meminta agar Dinas Pendapatan (Dispenda) membuat program khusus terkait besarnya angka wajib pajak yang nunggak. Salah satuny dengan menerapkan inovasi seperti yang dilakukan Pemprov Jatim.

“Apapun caranya bisa dilakukan asalkan wajib pajak bisa ditagih. Itu yang terpenting,” tegas Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.

menurut Machmud, selama ini program di Pemprov Jatim ini lebih banyak diaplikasikan pada penarikan pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak ada salahnya jika Dispenda mmengadopsi cara tersebut. (red)