Risma : Lebih Sreg Pilkada di Pilih Rakyat Langsung

Surabaya,(DOC) – Wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke anggota dewan ternyata kurang begitu menarik bagi walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Walikota perempuan pertama ini mengaku lebih sreg jika pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.
“Secara pribadi aku lebih senang kepala daerah dipilih oleh warga. Karena saya itu mewakili rakyat,” kata Tri Rismaharini, Selasa (9/9/2014).
Menurut Tri Rismaharini, ada banyak manfaat jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Salah satunya, kepala derah terpilih bisa langsung tahu keinginan warga. Bahkan kepala daerah akan lebih lebih detail mengenai keinginan warganya.
“Kalau dipilih langsung, kepala daerah tahu lebih detail aspirasi dan keinginan warganya,” tandasnya.
Disinggung soal mahalnya ongkos pemilihan kepala daerah yang diperkirkan lebih mahal dibandingkan jika dikembalaikan ke dewan, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) ini menilai, hal itu tergantung dari sudut mana melihatnya.
“Kalau dilihat dari uang mungkin ya. Tapi jika dilihat dari pelayanan yang akan diberikan kepada warga, saya kira tidak,” terang Risma.
Terpisah, ketua DPRD sementara Armuji, juga secara tegas menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dewan. Menurutnya, jika wacana tersebut direalisasikan hal itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi di republik ini.
“Saya menilai pembahasan soal rencana pengembalian pemilihan kepala daerah ke dewan penuh dengan muatan politis yang tidak sehat,” tegas Armuji.
Menurut Armuji, pemilihan kepala daerah langsung baik Pilkada, pilwali atau Pilgub merupakan proses penentuan kepala daerah yang paling demokratis. Sebab masyarakat dilibatkan secara langsung di dalamnya.
Sebab berkaca pemilhan kepala daerah oleh dewan pada 1999, dirinya tahu betul di sana terjadi deal-deal politik yang tidak sehat. Misalnya lobi calon kepala daearah yang dilakukan secara prakmatis terhadap anggota dewan.
“Kita jangan mau dikebiri. Kalau pilkada tidak langsung itu hanya akan menguntungkan segilintir orang saja. Dan itu secara tidak langsung akan menutup peluang masyarakat yang potensial untuk maju sebagai kepala daerah,” ingat Armuji.
Tidak hanya itu, Armuji juga menilai alasan pengembalihan pilkada ke dewan untuk efisiensi anggaran juga patut dipertanyakan. Sebab begitu ada wacana pilkada dikembalikan ke dewan, di sejumlah daerah seperti di Kabupeten Mojokerto, sudah mulai terjadi transaksi antara anggota legislative dengan calon kepala daerah.
“Di mojokerto satu anggota dewan kabarnya meminta Rp 2 miliar. Itu saya dengar sendiri,” pungkas Armuji.(k1/r7)