Saksi Sidang di MK Beratkan Pasangan Karsa

Tidak ada komentar 191 views

Jakarta,(DOC) – Sidang gugatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur telah menyelesaikan tahapan mendengarkan keterangan saksi baik dari pemohon maupun termohon di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kejadian kecurangan maupun pelanggaran dalam pelaksaannya terungkap melalui saksi yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Direktur Utama Lembaga Survey Regional (LSR) DR Mufti Mubarok, mengatakan, hasil evaluasi persidangan di MK berawal dari saksi yang dihadirkan dan juga pencantuman bukti disampaikan di depan majelis hakim. Terungkap bahwa adanya penggunaan anggaran APBD yang signifikan terpola dari Pemiihan Gubernur 2008 lalu dengan produk JPES (Jaring Pengaman Ekonomi Sosial) dan P2SEM. Dimana dua program tersebut menjadi alat kemenangan Karsa kala itu.
Saat ini, program lanjutan yang dikemas dalam Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (JALINKESRA) dengan anggaran mencapai Rp 5 triliun. Konsep pencairannya untuk kali ini dititik beratkan memberikan bantuan ke masyarakat berupa hewan ternak, alat rumah tangga dan gerobak. Di persidangan saksi pemohon dan termohon mendatangkan para pelaku Jalinkesra. Para penerima bantuan mengakui bahwa pemberian tersebut berasal dari Gubernur Jawa Timur.
“ Alurnya sama dengan tahun 2008 lalu, Birokrasi mengemas program itu untuk kemenangan Karsa. Sekarang masyarakat disuguhi dengan pola sama untuk melanjutkan Karsa kembali. Bagaimana pendidikan politik di Jawa Timur bisa berlangsung baik,” ungkapnya,Rabu(2/10/2013).
Menurutnya, Porgram Jalinkesra cukup tersistematis dan masif untuk sosialisasi Soekarwo selaku incumbent sebagai upaya meloloskan Karsa jilid II. Hal ini dikarenakan saat penerimaan di hampir seluruh kota dan kabupaten pernyataan yang dimunculkan bantuan tersebut dari “ Pak Karwo “. Ini cukup menyimpang, yang seharusnya dana hibah tersebut merupakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Teguh Rahmanto salah satu koordinator Pendamping Jalinkesra wilayah Surabaya mengakui bahwa program tersebut merupakan alat sosialisasi Soekarwo. Sesuai juknis (petunjuk teknis,red) tercantum penyampaian bantuan ke masyarakat berasal dari Gubernur Jawa Timur. Pola itu sudah terjadi sejak awal bantuan tahun 2010 hingga 2013.
“ Ini (bantuan kambing) dari Gubernur Jawa Timur, enggeh niku (yaitu) Pak Karwo. Itu yang terus kita sampaikan ke masyarakat,” terangnya.
Kata mantan aktivis ini, Jalinkesra merupakan kepanjangan program untuk memenangkan Karsa pada Pilgub 2008 lalu. Hal ini dikarenakan, dirinya merupakan pendamping di program PAMDKP dan JAPES tahun 2006 yang dimunculkan oleh Soekarwo kala menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Seluruh pendamping kedua program tersebut secara otomatis merupakan Tim Sukses Karsa. Sedangkan untuk tahun 2010 proses perekrutan pendamping juga tidak berlangsung profesional, hanya butuhkan waktu sehari setelah itu pendamping diterjunkan ke sejumlah daerah dengan berbekal buku petunjuk teknis.
Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muktar meminta penjelasan ke para saksi baik pendamping maupun penerima bantuan Jalinkesra berupa kambing. Mengingat banyak fakta yang muncul di persidangan bahwa kambing yang diberikan tidak layak untuk diperlihara sebagai hewan ternak. Ukuran kecil dan juga tidak sehat dikeluhkan penerima bantuan di depan majelis hakim.
“ Memang kambing bagaimana kondisinya kok banyak yang mati dengan jarak pemberian tidak begitu lama,” tanya Akil ke saksi.(r7)