Saling Tuding Pembatalan Pembongkaran Reklame Bodong

Surabaya,(DOC) – Persoalan pembongkaran reklame yang kini menjadi polemik di dewan, terus menjadi perguncingan. Beberapa anggota dewan yang mendapat tuduhan mem-backingi penggagalan pembongkaran papan reklame di Jalan Basuki Rahmat, mulai angkat bicara.
Wakil Ketua komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatumpesi yang merupakan salah satu anggota dewan yang dituduh membackingi, menyatakan tidak pernah mengetahui rencana Satpol PP akan membongkar reklame besar yang bertengger di Jalan Basuki Rahmat.
untuk itu dirinya membantah jika ia telah meminta Satpol PP agar pembongkaran reklame bermateri atribut salah satu parpol itu di batalkan. “Saya memang pernah meminta pemkot untuk menunda pembatalan pembongkaran reklame di jalan Basuki Rahmat. Tapi itu dulu, saat Agus Imam Sonhaji masih menjabat sebagai DKCTR,” jelas Simon.
Simon menambahkan, saat itu dirinya sengaja membatalkan pembongkaran titik reklame bodong tak berizin, karena terkesan tebang pilih. Seharusnya pemkot membongkar 41 titik reklame yang berdiri disepanjang jalan Basuki Rahmat yang tidak juga diduga izinnya bermasalah. Mantan pemilik biro reklame Starlindo ini, juga mengaku mengetahui kondisi perizinan reklame tersebut, dari bekas perusahaannya yang kini menjadi konsultan reklame. “Kalo memang benar ada bukti bahwa saya membackingi silahkan tunjukkan,” tegas Simon saat di temui sejumlah wartawan di gedung dewan, Jumat(6/9/2013).
Ia mengkritik kinerja Pemkot selama ini yang tidak tegas dalam menata kawasan reklame bermasalah. Menurutnya hampir di sepanjang jalan, berdiri papan-papan reklame dengan ukuran, yang tidak sesuai aturan Perwali, bahkan berdiri melintang di tengah jalan seperti videotron di jalan Indragiri.
“ Kalau perwali nomor 79 Tahun 2012 yang dibuat walikota diprotes oleh para pengusaha reklame seharusnya ada sebuah solusi, baik itu membentuk perda baru atau perwali baru sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak,” kata Simon.
Praktik ini, menunjukkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, tak berdaya menghadapi pengusaha dan biro iklan reklame yang menginvestasikan modalnya di Surabaya. Terbukti, hingga detik ini, Pemkot Surabaya tidak memiliki superioritas untuk menegakkan Perwali 79 Tahun 2012. Ia menjelaskan,pelanggaran reklame di Surabaya makin parah dengan membiarkan berdirinya papan-papan reklame tembus atas bangunan rumah. Padahal dulu pola kontruksi reklame seperti itu sempat dilarang, sekarang aturan itu malah dihilangkan dalam Perwali 79 Tahun 2012.
“ Tim reklame harus mampu menjalin komunikasi dengan pengusaha reklame, untuk mencari solusi kalau memang aturannya memberatkan pengusaha setidaknya ada solusi, supaya pengusaha bisa berbisnis dan pemkot dapat masukan asli daerah,” tegas Simon.
Ia menlanjutkan, daripada sekarang banyak reklame tidak memiliki ijin tetap berdiri namun tidak jelas mereka membayar pajak kemana. Pihak yang dirugikan adalah Pemkot. “ Kalau seperti ini siapa yang rugi, banyak reklame berdiri namun tidak ada pendapatan pajak yang masuk ke Pemkot Surabaya, “lanjutnya.

Sementara itu, informasi yang berkembang, reklame berupa videotron yang digunakan oleh atribut parpol dan pencalonan Gubernur itu, adalah milik salah satu pengurus fungsionaris DPC Demokrat Surabaya, setelah membelinya dari pihak biro reklame.
Reklame yang dibeli dengan tanpa izin kadarluarsa itu, juga sudah lama masuk dalam daftar pembongkaran pihak Satpol PP. Namun saat akan dibongkar, Anggota dewan di komisi C dari fraksi demokrat melakukan intervensi agar tidak dibongkar.
Sumber yang tidak bersedia menyebutkan nama, membeberkan bahwa anggota komisi C dari Fraksi Demokrat itu adalah Perempuan berinisial Er.
“Anggota dewan perempuan itu sangat berani mengintervensi Satpol PP untuk menghentikan pembongkaran reklame Jalan Basuk Rahmat,” ungkap Sumber tersebut.
Ketika akan diklarifikasi, Anggota dewan yang bersangkutan tidak berada di tempat.(r7)