Satpol PP Niat Robohkan Bangunan Tak Berizin

 Kesra

Surabaya, (DOC) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya akhirnya mengambil langkah tegas terkait berdirinya bangunan tanpa izin di persil Jl. Greges Jaya No. 9, 11, dan 12. Dalam waktu dekat, aparat penegak perda itu akan membongkar paksa bangunan yang difungsikan sebagai gudang tersebut.

Kepala Satpol PP Irvan Widyanto menegaskan, sebelum pembongkaran, pihaknya terlebih dulu akan menyurati pemilik bangunan, dalam hal ini PT. Greges jaya. Isi surat tersebut yakni yang bersangkutan diminta membongkar sendiri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya surat. “Suratnya akan meluncur besok,” tutur Irvan ketika dijumpai di kantornya, Kamis (6/12/2012).

Irvan mengatakan, dalam bertindak, pihaknya selalu mempertimbangkan segala sesuatu agar jangan sampai langkah yang diambil justru menimbulkan perkara hukum. Terlebih, belakangan diketahui gudang tersebut telah digunakan sebagai tempat penyimpanan pupuk. “Kami tidak mau ketika pembongkaran terjadi pelanggaran perusakan barang milik orang lain. Itu kan masuk ranah pidana. Oleh karenanya, pengguna gudang juga kami minta memindahkan barang-barangnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Irvan membeberkan kronologis permasalahan bangunan tak ber-IMB (izin mendirikan bangunan) itu. Mulanya, ada laporan dari Camat Asemrowo tertanggal 27 Maret 2012 tentang indikasi pengrusakan hutan mangrove di kelurahan Greges. Kemudian, pada 25 April 2012, Satpol PP bersama instansi terkait meninjau lokasi dan mendapati pembangunan gudang 2 unit berukuran 23 x 200 meter. “Bangunan itu belum mengantongi IMB dan dibangun di atas tanah reklamasi,” sambungnya.

Mengacu pada Perwali No. 73 tahun 2009, Satpol PP telah memberikan surat peringatan tertulis hingga tiga kali, masing-masing pada tanggal 25 April, 8 Mei, dan 21 Mei 2012. Bahwa kemudian Perwali tersebut dicabut dan digantikan dengan Perwali No.37 tahun 2012, dimana yang berwenang memberikan surat peringatan adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Dalam hal ini pun, DCKTR sudah melayangkan surat peringatan tertanggal 11 Juni 2012.

Kemudian, pada 28 Juni 2012, surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menyatakan sesuai Perda No. 3 tahun 2007 tentang RTRW Kota Surabaya, bahwa peruntukan lahan di kawasan tersebut adalah ruang terbuka hijau (RTH). Dengan demikian, tidak diperbolehkan adanya bangunan. “IMB bangunan itu sudah jelas tidak akan bisa ditertbitkan,” kata Irvan yang pernah menjabat sebagai Kabag Pemerintahan ini. Atas dasar itulah, Satpol PP mantap segera melakukan pembongkaran. (r4)