Satpol PP Tak Pernah Serius Tertibkan Pasar Keputran

Surabaya,(DOC) – Sorotan tajam kembali diberikan anggota DPRD Surabaya, prihal lambatnya proses relokasi pedagang di Pasar Keputran. Terbaru, Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud meminta satuan polisi pamong praja (satpol PP) selaku penegak peraturan daerah (perda) mengambil langkah tegas.

“Satpol PP harus tindak tegas. Kalau tidak mampu harusnya ngomong dari awal,” tegas Mochammad Machmud, Selasa (20/8/2013).

Machmud menyatakan, melihat proses relokasi pedagang Keputran yang hingga saat ini ini belum memenui titik terang, ada indikasi Satpol menerapkan standar ganda dalam menertibkan sejumlah pedagang yang melanggar. Mestinya, jika di keputran dibolehkan maka di lokasi yang lain tidak perlu ditertibkan.

“Kalau saya melihat ada ketidak adilan dalam penertiban pedagang di Surabaya. Seharusnya, jika di tempat lain pedagang dilarang berjualan di atas jalan raya, di pasar keputran juga tidak boleh,” ujarnya.

Menurut Machmud, tujuan utama dibangunya jalan raya adalah untuk memperlancar arus kendaraan yang ada di kawasan tersebut. Apalagi, proses pembangunan jalan itu juga alokasi anggaranya diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kalau berjualan di atas jalan raya diperbolehkan, maka saya juga akan membuat pasar di atas jalan juga,” sindir legislator asal Partai Demokrat (PD) ini.

Lebih jauh, Machmud juga menyarankan agar Satpol PP dalam melakukan penertiban di Pasar keputran, tidak perlu memberikan surat peringatan. Mengingat kejadian tersebut sudah berlangsung cukup lama dan secara kasat mata melanggar perda.

Apalagi, dalam undang undang lalau lintas no 22 tahun 2009 juga secara tegas disebutkan, bahwa fungsi jalan raya harus digunaka sebagaimana mestinya bukan untuk kepentingan yang lain.

“Sebagai petugas penegak perda, Satpol PP harus menunjukan taringnya kepada publik. Kalau masih tetap seperti ini, berarti patut dicurigai ada sesuatu di belakangnya,” tandasnya.

Disinggung soal adanya pungutan kepada pedagang yang berjualan di pasar keputran, secara tegas Mantan ketua Komisi B (perekonomian) menilai langkah tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab jika biaya retribusi benar ditarik, itu sama artinya dengan memberikan legitimasi kepada pedagang yang berjualan.

“Jika memang pungutan itu ada, itu sama artinya dengan melindungi pedagang di sana (pasar Keputran, red),” sambungnya.

Padahal sesuai dengan komitemn yang ditunjukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pemerintah kota telah memiliki komitman dengan pengelola Pasar Induk Oso Wilangaun (Pios) untuk menampung pedagang yang telah ditertibkan.

“Tidak ada niatan walikota untuk menggusur pedagang. Yang ada, walikota ingin menata pedagang di Surabaya supaya lebih tertib. Itu berdasarkan informasi yang saya dengar,” tukas Machmud.

Terpisah, Kasatpol PP Pemkot Irvan Widiyanto membantah petugas Satpol PP-nya tidak melakukan pengawasan di sekitar Pasar Keputran. Menurutnya, pengawasan di Pasar Keputran sudah dilakukan selama 24 jam penuh.

Menurutnya, pengawasan dilakukan pada saat bonglar muat barang dagangan milik pedagang supaya tidak sampai menutupi Jl. Keputran dan Jl. Basuki Rachmad sisi timur. “Kami tetap mengawasinya semalam suntuk, agar tidak ada luberan pedagang di jalanan di sekitar pasar,” kata Irvan Widyanto.(k1/r7)