SBY Jangan Tutupi Soal Penyadapan AS dan Australia

Jakarta, (DOC) – Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu untuk mengalihkan perhatian publik dan lari dari persoalan memalukan yang sedang dihadapi pemerintahannya, yakni penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
Berbeda dengan para pemimpin Eropa yang secara terbuka menunjukakn amarah mereka terhadap AS, Presiden RI bahkan nyaris tidak merespons ulah dua negara itu. Kanselir Jerman Angela Merkel sangat marah pada presiden AS Barack Obama karena telepon selulernya disadap para agen NSA (Badan Keamanan Nasional) AS.
Demikian hal ini disampaikan Politisi Golkar, Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Senin (11/11/2013).
Menurut Bambang, alih-alih marah karena disadap Australia, presiden SBY justru coba mengalihkan perhatian publik dari isu penyadapan tadi dengan menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu tandingan. Presiden, kata dia, juga terkesan tendensius karena menyebut nama Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Akibatnya, cara publik mempersepsikan pernyataan soal kemacetan itu pun menjadi lain.
“Apalagi, SBY mengemukakan masalah kemacetan lalu lintas itu di forum yang dihadiri para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bogor, belum lama ini,” kata dia.
Selain isu penyadapan, ujar Bambang, persoalan lain yang sedang mengemuka saat itu adalah tuntutan pekerja atas kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). “Sangat faktual karena tuntutan itu diwarnai oleh rangkaian unjuk rasa pekerja di sejumlah daerah,” terangnya. Selain itu, lanjut anggota DPR RI ini yakni para praktisi bisnis juga sedang menyoroti lemahnya kinerja ekspor akibat menurunnya permintaan dari kawasan Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi.
“Akan sangat relevan jika Presiden saat itu menyinggung masalah upah pekerja, serta memotivasi para pengusaha untuk menggenjot volume ekspor. Membahas kemacetan pun relevan dalam konteks infrastruktur yang ideal,” bebernya.
Namun, manakala semua persoalannya dilimpahkan ke pundak para gubernur dan walikota, presiden terkesan tidak bertanggungjawab dan hanya bisa menyalahkan bawahan,” pungkas Bambang yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini. (co/r4)