Seharusnya Risma Wadul Ke PDIP Soal Pelantikan Wawali

Surabaya,(DOC) – Pelantikan wakil walikota (wawali) Surabaya) Whisnu Sakti Buana yang dianggap masih cacat prosedur, oleh Walikota Tri Rismaharini seharusnya tidak dilaporkan ke anggota DPR RI, terlebih dari partai lain.
Menurut Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) I Wayan Titib Sulaksana, SH, MS di sela diskusi publik “Di Balik Fenomena Risma” yang digelar oleh Komunitas Save Surabaya, Rabu (26/2/2014), persoalan tersebut sebaiknya disampaikan ke internal PDIP, selaku partai pengusung pada pemilihan walikota (Pilwali) 2010 lalu.
“Karena Bu Risma maju melalui PDIP maka setiap ada permasalahan harus disampaikan ke PDIP. Kalau tidak bisa ditingkat cabang (DPC), bisa ke tingkat daerah (DPD) atau ke pusat langsung (DPP),” ujar I Wayan Titib.
Pertemuan Risma dengan Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso (PBS) di Jakarta beberapa waktu lalu, menurut I Wayan, dianggap kurang tepat, bahkan, secara etika politik itu salah.
“Apalagi semua tahu kalau Priyo Budi Santoso itu pengurus Partai Golkar. Tentu ini tidak etis, dan seharusnya Bu Risma menyelesaikannya dengan partai pengusungnya. Yang penting, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya,”tegasnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Risma bertemu Priyo pada Kamis (20/2/2014) di Jakarta. Ia mengaku pertemuannya untuk mengklarifikasi proses pemilihan Wawali Surabaya, Wisnu Sakti Buana yang dilanjutkan pembahasannya di Komisi II dengan menggelar hearing dengan kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) dan Panitia Pemilihan(Panlih) Wawali, Rabu(26/2/2014).
Risma sempat menjelaskan bahwa kedatangannya ke DPR-RI tidak ada motif politik, hanya memenuhi undangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
I Wayan Titib menambahkan, tren Risma yang langsung turun ke masyarakat adalah bentuk kepedulian terhadap warga kota. Meski di beberapa titik tergenang banjir pada malam atau dini hari, Risma selalu datang ke lokasi dan memantaunya secara langsung bersama warga.
Hal inilah yang akhirnya menjadikan Risma sebagai fenomena. Tidak hanya di Surabaya dan Jatim, nama Risma kini dikenal publik se-Indonesia. Wayan Titib yakin kinerjanya mampu mengungguli Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Kendati demikian, pihaknya tentu akan menyayangkan jika apa yang dilakukan Risma akhir-akhir ini dengan munculnya wacana akan mundur dari jabatannya hanya untuk sensasi dan menguji tingkat kecintaan warga terhadap dirinya.
“Kalau ini hanya ‘check sound’ untuk kepentingan Pilwali 2015 atau jadi Cawapres 2014, Risma sudah berhasil. Sejak isu mundur muncul, warga mendukungnya agar mengurungkan niat mundur ,” kata Wayan Titib.
Sementara itu, terkait polemik Wawali Surabaya, Wayan Titib memaklumi ketidakharmonisan antara Risma dengan Wisnu. Menurut dia, PDIP seharusnya memberi kesempatan kepada walikota untuk memilih siapa pendampingnya. Apalagi Wisnu pernah mencoba menggulingkan Risma melalui pemakzulan di DPRD Surabaya.
“Meski diusung PDIP, tapi partai harus menghormati walikota dengan memberikan kesempatan untuk memilih, sehingga kesannya tidak dipaksakan. Jangan karena pengusung tunggal, namun seenaknya,” ungkapnya, seraya .menambahkan, yang beruntung dari gonjang-ganjing ini adalah Partai Golkar.

Terpisah, Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan Perempuan dan Anak, Heri Putri Lestari, SH, MH menegaskan, soal mundur tidaknya Risma dari jabatan walikota, itu bukan PDIP. Yang bisa menjawab ya Risma sendiri,”Kalau selama ini Bu Risma bilang tertekan, mungkin itu oleh orang perorangan. Tapi PDIP tak pernah menekan secara kelembagaan,” terangnya.

Untuk itu, lanjut dia, mestinya Risma tidak menjadikan ini sebagai teka-teki. Karena media yang mengangkat wacana pengunduran dirinya, ya sebaiknya menanyakan langsung ke Risma alasan-alasan tersebut.

Soal rumor kalau Risma dianaktirikan karena bukan asli kader PDIP, Heri Putri Lestari menuturkan, PDIP tidak hanya Risma saja yang diangkat dari luar. Ada wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Buktinya, PDIP berani melamar Risma untuk menjadi walikota. Selama ini tak ada masalah. Kalau toh dibilang anak tiri, itu tak ada dalam istilah PDIP. Sebab PDIP merupakan partai terbuka.

”Jabatan-jabatan tertentu tidak selalu dari kader PDIP, ini bukan karena kami tak punyakader. PDIP akan memilih kadernya sesuai tempat dan waktunya. Jadi bukan karena ini anak tiri. Gonjang-ganjing ini hanya masalah komunikasi saja,” tandasnya.

Soal Risma yang mengadu ke pimpinan DPR-RI, Priyo Budi Santoso, dia menyatakan, sebagai pengusung, partainya memang sempat kecewa. Sebab Risma tidak akan bisa menjadi walikota (2010-2015) tanpa kendaraan politik.
“Persoalan ini seharusnya bisa dikomunikasikan ke level DPD PDIP Jatim, kemudian DPP, banyak orang yang bisa diajak bicara. Yang kami sayangkan kenapa situasi seperti ini (jelang pemilu 2014) Risma bucara ke pihak lain. Kami juga menyayangkan partai-partai lain yang dulu pada tidak tahu kemampuan Bu Risma, tidak melamarnya. Anehnya, jelang pemilu ini berusaha menyelamatkan,” tutur Heri Putri Lestari

Pertanyaannya Risma diselamatkan dari apa? Sebab, kata dia, secara jiwa dan fisik tidak ada persoalan. Dari segi jabatan, PDIP tidak. “Kami tahu namanya etika politik. Selama Bu Risma tak ada masalah hukum tidak pernah terbersit sedikitpun untuk melengserkannya. Apalagi Bu Risma adalah kader terbaik yang dimiliki PDIP. Kami hanya kecewa masalah komunikasi. Itu saja.”paparnya.

Ditanya soal Risma yang mempersoalkan pelantikan Whisnu Sakti (WS), dia menegaskan kalau mekanisme pelantikan WS dianggap bermasalah semestinya dilalui melalui prosedur secara hukum adminsitrasi negara. Kalau ada indikasi lain, ya proseslah secara hukum. “Prosesnya kan sudsah melalui paripurna. Kan ada dua calon PDIP, Whisnu Sakti dan Syaifudin Zuhri. Kemudian seluruh farksi memilih WS dan disetujui oleh Mendagri dan kemudian dilantik Gubernur Jatim,”ucapnya.(r12/r7)