Sekolah MTs Negeri 1 Surabaya Pungli Jutaan Rupiah

Tidak ada komentar 266 views

Surabaya,(DOC) – Wajib belajar 12 tahun di Surabaya belum sepenuhnya terbebas dari pungutan yang membebani orang tua dan wali murid. Buktinya, di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri I Medokan Semampir memberlakukan pungutan.
Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya sebesar Rp1,2 juta yang dikenakan pada tiap orang tua dan wali murid baru. Total untuk angkatan peserta didik baru tahun ini ada sekitar 254 siswa. “Kalau tiap orang tua siswa dikenakan Rp1,2 juta, berarti total akan ada Rp250 juta lebih yang terkumpul. Dan jumlah ini cukup besar,” kata salah seorang wali murid saat digedung DPRD Surabaya, Selasa(26/6/2013), kemarin.
Wali murid yang tak mau disebut namanya ini menyesalkan mekanisme penentuan besaran pungutan yang sepihak oleh sekolah. “Seharusnya penentuan besar dan kecilnya pungutan itu dirapatkan dengan mengundang orang tua dan wali murid,” imbuhnya.
Harapannya, dalam rapat akan muncul keputusan bagi orang tua dan wali murid yang mampu bisa membayar lebih. Sedangkan yang kurang mampu bisa lebih ringan. “Jadi kalau dirapatkan, paling tidak akan muncul kebijakan subsidi silang. Tidak seperti ini,”cetusnya.
Cukup mengherankan lagi, adalah alasan sekolah melakukan pungutan sebagai infaq untuk membangun masjid. “Kami tak keberatan untuk membangun masjid karena ini juga menyangkut pahala dan akherat. Tapi tidak adanya penjelasan resmi, wajar jika di antara orang tua atau wali murid bertanya-tanya tentang kebenaran peruntukan uang,” pungkasnya.
Sementara itu, mendengar keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengaku dilema atas praktek pungutan tersebut. “Terus terang kami tak bisa apa2 karena MTs negeri dibawah pengelolaan instansi vertikal, Kemenag. Tapi biar bagaimanapun saya peringatkan ke sekolah, apalagi MTs negeri sebagai instansi pemerintah agar berhati-hati,” kata Baktiono.
Menurut ia, dalam tiapkali pungutan harus ada dasar hukumnya dan tujuan penggunaan keuangan secara pasti. “Kalau tidak ada dasar hukumnya, ini akan menjadi masalah, masalah hukum. Aparat penegak hukum bisa menyelidiki hal ini. Kejaksaan atau Kepolisian. Jika benar diselidiki dan disidik, sekolah yang susah,” jelasnya.(r7)