Selisih Suara di Bulak, Hanya Salah Tulis KPPS

Tidak ada komentar 138 views

Surabaya,(DOC) – Panwas Kota Surabaya menegaskan, terjadinya selisih suara pada 8 TPS di kecamatan Bulak murni kesalahan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan rekapitulasi. Ketua panwas Kota Surabaya, Wahyu Hariadi, Kamis (17/4/2014) mengatakan, kepastian itu didapat setelah pihaknya memerintahkan panwascam untuk membuka plano C-1 di timngkat Kecamatan, guna membuktikan kebenaran dugaan penggelembungan suara pada caleg PDIP sesuai laporan saksi PKS. Dan hasilnya, meski diakui terdapat selisih 48 suara, namun menurut Wahyu hal itu akibat kesalahan penulisan.

“Kesalahan tulis KPPSnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah diketahui adanya kesalahan, pihaknya segera melakukan pembetulan dengan disaksikan dan ditandatangai para saksi.

“Semua sudah dibetulkan dan ditandatangani saksi,” terangnya.

Wahyu menegaskan, laporan dugaan penggelembungan hanya datang dari Kecamatan Bulak. Hingga kini, panwas belum menerima laportan lain terkait hal itu. Namun demikian, untuk memastikan apakah dugaan penggelembungan benar-benar terjadi atau tdiak memang harus dibuktikan dahulu.

“Jika kesalahan tulis, C-1 plano hafus dibuka,” paparnya.

Ketua Panwas Kota Surabaya ini menambahkan, jika terjadi npenggelembungan suara pada hasil penghitungan pemilu legislatif, sanksi yang dikenakan cukup berat. Apabila dilakuan penyelenggara, dianggap melanggar kode etik, sanksinya bisa langsung diberhentikan. Namun sebelumnya harus ada klarifikasi dahulu dan prosesnya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Jika kesengajaan penyelenggara berkitan dengan kode etik,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain pelanggaran kode etik, kasus penggelembungan suara bsia dikenai sanksi pidana. Hukumannnya sesuai aturan yang berlaku adalah penjara dan denda.

“Hukumannnya kalau ada unsur pidana 3 tahun dan denda 36 juta rupiah,” tegasnya.

Sejauh ini menurut, Wahyu Hariadi dari sejumlah kasus yang masuk panwas kota yang berlanjut ke ranah hukum, yaitu dugaan money politik di Kedung Cowek.

“kasus money politik di Kedung Cowek sudah kita teruskan ke Penyidik Polri,” pungkasnya. (k4/r7)