Serapan Anggaran PU Bina Marga Rendah, Para Kontraktor Mengeluh

Surabaya,(DOC) – Penyerapan anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPU-BMP) masih terserap 48 persen. Padahal masa penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2016, sudah memasuki tri wulan keempat. Data kegiatan tersebut disampaikan oleh DPU-BMP ke komisi C DPRD Surabaya, terhitung bulan Januari sampai Oktober 2016.

Saat pembahasan RAPBD 2016 beberapa waktu lalu, DPU-BMP telah menargetkan penyerapan anggaran kegiatan mencapai 70 sd 80 persen.
Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Riswanto menyatakan meminta kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati untuk segera melakukan konsolidasi secara intern guna memangkas sistim administrasi yang menurutnya terlalu panjang, sekaligus menghambat penyerapan anggaran kegiatan..

“Setahu saya, saat ini Walikota sedang getol-getolnya melakukan pemangkasan sistem administrasi di berbagai bidang, jika ternyata di intern dinas PU BMP masih terjadi seperti itu, harusnya segera dilakukan perbaikan, jangan dibiarkan, karena akan berimbas terhadap penyerapan APBD secara menyeluruh, pantas saja jika laporan penyerapan sampai bulan ini masih rendah,” ujar Riswanto, Selasa(4/10/2016).

Ia menyatakan struktur organisasi yang membuat kebijakan strategis di PU-BMP juga perlu ditata ulang agar tidak membuat sulit sistem administrasi. Untuk itu Politisi asal PDIP ini menyarankan restrukturisasi sejumlah pejabat pemangku kebijakan di DPU-BMP.

“Kepala Dinas sudah seharusnya mulai mencermati kinerja stafnya di masing-masing bidang dan jajaran dibawahnya, jika memang ada temuan yang indikasinya memperlambat proses penyerapan, maka harus segera dilakukan reposisi,” sarannya.

Sementara itu sejumlah kontraktor mitra DPU-BMP kota Surabaya memang sempat mengeluh atas berbelitnya sistem birokrasi pelaksanaan proyek.
Pengajuan tagihan proyek seringkali terlambat akibat rumitnya administrasi yang berlaku dimasing-masing bagian.
“Berkas mondar mandir terus, waktu yang dibutuhkan juga molor, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu,” ucap salah satu kontraktor pekerjaan di bidang pematusan, yang enggan disebut namanya.

Ia membeberkan bahwa proses administrasi pasca lelang diawali pertemuan dengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang personalnya terdiri dari 3 PNS, juga melibatkan konsultan pengawas. Namun prosesnya terkesan berbelit-belit, karena setelah seluruh berkas selesai, ternyata diakhir proses administrasi masih harus mendapatkan pemeriksaan ulang dari awal di tingkatan Kepala Seksi sebagai pengawas lapangan.

“Proses pembuatan MC-0 itu adalah hasil kesepatan tiga pihak yakni kotraktor, konsultan dan PPHP, demikian juga dengan proses pembuatan berkas MC-100, artinya berkas yang sudah tercetak merupakan hasil kerja dan kesepakatan bersama, tetapi nyatanya masih harus mendapatkan koreksi ulang di bidang lain. Tidak hanya berhenti disitu, karena berkas penagihan yang sudah komplit ini masih harus melalui meja PPTK, dan disini ini ternyata juga masih dilakukan pemeriksanaan dari awal, ini kan jadi blunder, dan inilah yang menyebabkan lambatnya penagihan kami dan kawan-kawan yang lain,” jelasnya.(spn/r7)