Serapan Lemah, Bambang DH Prihatin

 Politik

Surabaya , (DOC) – menjelang masa berakhirnya tahun anggaran 2012, sejumlah proyek pembangunan belum juga selesai. Bahkan dari pantauan sejumlah kalangan, Proyek proyek yang nilainya milliaran rupiah, ada yang belum tergarap sama sekali.
Pihak DPRD Surabaya menilai serapan anggaran untuk proyek pembangunan tahun anggaran 2012, hanya mencapai kisaran 60 persen, akibat masih banyak perencanaan pembangunan yang belum terealisasikan.
Saat pembahasan draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2013, yang kini masih berlangsung, pihak legeslatif merasa enggan menaikkan alokasi anggaran untuk belanja modal pembangunan ditahun mendatang.
“sangat keberatan usulan kenaikan anggaran pembangunan dalam APBD 2013, karena serapan anggaran di tahun ini lemah. Lalu untuk apa kenaikan itu, bila yang lalu banyak tersisa tidak digunakan.” Ujar Reni Astuti anggota Komisi C DPRD Surabaya.
Diketahui dalam “e-Controlling” Laporan Penyerapan dan Realisasi SKPD sampai dengan November 2012, serapan anggaran Pemkot Surabaya hanya berkisar 31.36 Persen, atau Rp 973,819,451,952. Padahal anggaran yang dialokasi sebesar Rp 2.263.355.176.318.
Dari seluruh SKPD yang ada dipemkot Surabaya, serapan anggaran yang paling rendah yaitu di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(DCKTR). Realisasi anggaran di SKPD tersebut sebesar Rp 24.750.459.617 atau sekitar 7.67 persen. Sementara alokasi anggaran yang diberikan di DCKTR yaitu sebesar Rp 322.521.525.275.
Begitu juga di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 67.258.050.895, hanya teralisasi Rp 5.220.450.357 atau 7,76 persen.
Lemahnya serapan anggaran ini , juga di akui oleh Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono(DH), saat ditanya sejumlah wartawan, di acara gathering Koran Madura, di Taman Apsari, Rabu(5/12/12).
Menurut Bambang DH, Pihaknya seringkali mengingatkan para staf-nya di pemkot, agar serapan anggaran pembangunan tidak melenceng jauh dari harapan. “Jika sekarang implementasinya berbeda, saya malah bertanya tanya.” Ujar Bambang DH.
Bambang Menambahkan, sebenarnya penerapan anggaran untuk proyek pembangunan, tidak-lah terlalu sulit, asalkan dikerjakan dengan transparans dan akuntable. Jika menemui keraguan, maka konsultasikan ke pemerintah pusat, untuk meminta kebijakan maupun aturan pelaksanaan proyek yang tidak menyimpang hukum.
“dengan begitu, serapan anggaran proyek bisa berjalan tanpa rasa ketakutan. Jangan malah mengorbankan masyarakat yang memang mengharapkan adanya pembangunan. Pimpinan juga harus bisa memberikan kemudahan atas percepatan pembangunan, jangan malah dipersulit, yang ujung-ujungnya tidak dikerjakan.” Kritik Bambang DH.
Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang akan maju dalam Pilgub periode 2013-2018, juga mengaku atas kinerja Pemkot yang lambat ini. “Saya prihatin, saya sampaikan sikap saya ini di internal kenapa serapannya rendah. Padahal dulu capaian sudah bagus,” kata Bambang.
Pihaknya selama ini sudah menekankan agar perbandingan belanja rutin dan belanja pembangunan berimbang. Bahkan Bambang menekankan agar belanja rutin ditekan dan belanja pembangunan ditingkatkan.
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan anggaran APBD 2012 juga tidak tepat waktu karena baru disahkan pada Mei lalu. Idealnya pembahasan APBD selesai pada November dan disahkan pada Desember sehingga pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan pada Januari.
Pemerintah pusat sendiri, kata dia, mengancam tidak akan memberikan bantuan jika pengesahan APBD molor. “Kami sudah berkali-kali mendorong agar segera dibahas. Tapi APBD 2013 juga terancam molor karena sampai saat ini baru dibahas,” katanya dengan Gemas.(K-5/R-7)