Sharing Pendapatan Purabaya, Pemkot Surabaya Menolak

Tidak ada komentar 102 views

Surabaya,(DOC) – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan tegas menolak permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, soal sharing pendapatan terminal Purabaya sebesar 30 persen bruto. Permintaan itu dinilai tidak realisitis dan merugikan pemkot Surabaya sebagai pihak pengelola. “Saya keberatan dengan permintaan itu, kalau pemkot yang rugi tentu saya juga keberatan,” ujar Tri Rismaharini, saat di gedung DPRD Surabaya, Kamis(30/5/2013) kemarin.
Ia menegaskan, selama ini bagi hasil terminal Purabaya antara Surabaya dan Sidoarjo sudah tidak ada masalah, Namun sekarang dipersoalkan lagi, oleh DPRD Sidoarjo. “Saya tidak tahu masalahnya dimana. Padahal, di tataran Eksekutif susah tidak ada masalah apapun,” tegas Risma, sapaan Tri Rismaharini.
Menurut Risma, munculnya masalah ini, berkaitan dengan peraturan daerah (Perda) yang digunakan sebagai landasan dalam mengirimkan uang. Mengingat saat itu, belum ada kesepakatan tentang perda yang akan digunakan sebagai landasannya.“Tapi akhirnya, kita menyepakati memakai perda yang dibuat Kabupaten Sidoarjo, sebagai landasan kita mengirimkan uang,” cetusnya.
Terkait Sharing Terminal Purabaya, pemerintah kota selama ini sudah bersikap sangat terbuka. bahkan jika memang Pemkab Sidoarjo menghendaki dilakukan audit, pihaknya sikap mengikuti proses tersebut. “Kalau untuk anggarannya, sudah kita siapkan. Kita tinggal transfer saja kok,” tandas Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu.
Sementara itu, anggota Komisi B (perekonomian) Rusli Yusuf, menyebut dari awal tim negosiator yang ditunjuk pemkot Surabaya yang membuat kesalahan. menurutnya, untuk menetukan besaran bagian kabupatren sidoarjo, harusnya tim negosiator yang ditunjuk sudah mengetahui bila biaya perawatan terminal cukup tinggi.“Padahal, dalam bagi hasil usaha apapun biasanya penghasilan bersih yang akan dibagi,” sesal Rusli Yusuf.
Menurut Rusli, sebagai pihak yang mengelola terminal Bungurasi, seharusny pemkot tahu bahwa biaya operasional yang dibutuhkan tidak murah. Makanya, dirinya merasa heran kenapa waktu itu tim negosiator yang ditunjuk pemerintah kota menyetujui kesepatakatan tersebut.“Kalau hasil m kotor yang dibagi, ya pemkot terus yang akan torok (rugi, red),” cetus legislator asal Partai Demokrat (PD) Ini.
Oleh karena itu, dirinya menyaranka baik pemkot Surabaya maupun kabupaten sidoarjo menggelar hearing ulang. dengan harapan, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan terkait bagi hasil terminal purabaya. “Saya berharap, kedua belah pihak menghentikan perdebatan soal masalah bagi hasil. Karena, saat ini yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terminal itu kan bagian dari pelayanan, bukan sarana mencari keuntungan,” tandas Rusli.
Itu artinya, lanjutnya, kedua belah pihak harus menyadari bahwa keberadaan terminal bukan sebagai upaya mencari pendapatan ekonomi. namujn sebagai fasilitas dalam utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.(K1/R7)