Siapkan Anggaran Rp 2,6 Triliun, Kapolri Seriusi Bangun Densus Tipikor Serupa KPK

Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Jakarta, (DOC) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menseriusi pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Bahkan, Polri telah merancang penggunaan anggaran khusus senilai Rp 2,6 triliun untuk Densus Tipikor ini.

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017). Tito menjelaskan soal anggaran hingga struktur Densus Tipikor.

“Struktur Densus ini akan dibawahi seorang bintang dua, akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus berada langsung di bawah Kapolri,” beber Tito.

Tito menyebut total personel Densus Tipikor lebih dari 3.000 orang. Tito lalu menjelaskan detail anggaran.

“3.560 Personel ini bisa kita penuhi dari yang sudah ada. Anggaran bahwa perlu dipikirkan tentang satu, penggajian kepada anggota supaya mereka sama dengan di KPK. Sistem anggaran penyidikan dan penyelidikan jangan indeks tapi adcost, ini kelebihan di teman KPK mungkin diterapkan di Densus,” tutur Tito.

Tito menyebut detail anggaran ini secara panjang lebar. Jika ditotal, Densus Tipikor membutuhkan biaya lebih dari Rp 2 triliun untuk beroperasi.

“Belanja pegawai 3.560 Rp 786 M, barang untuk operasi Lidik dan Sidik Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T termasuk pembentukan sistem dan kantor pengadaan alat-alat Lidik, surveilance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya Rp 2,6 T. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan KemenPANRB dan kedua sudah kami sampaikan ke Presiden pada saat paripurna dua bulan lalu dan beliau meminta kalau sudah ada konsep dipaparkan ke ratas. Kami ajukan surat permohonan paparan di ratas diikuti kementerian dan lembaga lainnya,” pungkas Tito.

Di sisi lain, Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan emoh masuk dalam Densus Tipikor bentukan Polri.

“Kami tetap mengacu pada KUHAP di mana di situ diatur JPU menerima hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri, apakah itu kalau dulu Bareskrim dan sekarang untuk korupsi akan dilakukan Densus,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, ada beberapa hal yang membuat pihaknya tidak dapat bergabung dengan Densus Tipikor. Salah satunya ialah soal pijakan hukum.

“Karena untuk menyatukan diri dengan Densus yang ada, terutama terkait independensi dan juga belum ada UU-nya sebagai dasar penyatuan itu,” ucap dia.

“Di samping itu, saya ingin menyampaikan menghindari ada anggapan nanti ini dianggap saingan KPK,” tegasnya.(dtc/ziz)

Tag: