Sikapi Tower Liar Bebas di Surabaya

Tidak ada komentar 160 views

Surabaya, (DOC) – Sebanyak 1.055 tower telekomunikasi di Surabaya kini ditengarai melanggar, terkait perijinan penyelenggaraan. Pihak Komisi C DPRD Surabaya saat ini tengah fokus mencermati masalah tersebut.
Dalam hearing Komisi C DPRD Surabaya dengan Dinas Infokom dan Dinas Cipta Karya, terungkap dari jumlah 1.055 itu 500 diantaranya telah berijin namun masa waktu perijinan telah habis sejak tahun lalu. Sementara 300 tower lain, ijinnya masih dalam proses sedangkan sisanya sama sekali belum mengajukan perijinan.
Sachirul Alim, Ketua Komisi C DPRD Surabaya menyanyangkan atas indikasi pelanggaran perijinan ini yang ditengarai akibat lemahnya penegakan aturan dari dinas terkait di pemkot Surabaya. Dengan kelalaian pengenaan perijinan tersebut, maka ada potensi PAD yang akhirnya tidak terserap. Selain itu persoalan keamanan pendirian tower juga otomatis tidak terawasi padahal konstruksi tower yang tinggi rentan terjadi kecelakaan apabila pendirian tidak tepat.
Sachirul meminta dinas terkait serius menyikapi masalah ini. Ironinya saat hearing kemarin, tidak satupun kepala dinas yang diundang, hadir. Rata-rata hanya diwakilkan para staffnya. Hal ini semakin menambah geregetan Komisi C yang mengancam akan mengadukan para kepala dinas itu ke wali kota.
Komisi C DPRD Surabaya juga mengagendakan pemanggilan terhadap para pengguna tower tersebut yang sebagian besar diantaranya adalah para provider seluler. Rencananya pekan depan pemanggilan itu dilakukan. Tak hanya kepada para provider seluler, pemanfaatan tower oleh stasiun penyiaran juga dicermati oleh Komisi C meskipun prinsip perijinan ada di Departemen Postel pusat.
Persoalan perijinan pendirian tower ini memang masih mengambang, di satu sisi dari pihak Pemkot Surabaya masih menunggu payung hukum Raperda terkait perijinan penyelenggaraan tower yang hingga saat ini masih dibahas Pansus di DPRD Surabaya. Namun Komisi C tetap menganggap hal itu bukan alasan hingga kemudian jadi pembenar bahwa Pemkot Surabaya tidak melakukan penataan terhadap keberadaan tower tower yang jumlahnya terus bertambah. Menurut Komisi C, sudah bertahun tahun keberadaan tower di Surabaya berdiri, pemkot semestinya bisa mengambil inisiatif pengaturan perijinan melalui Perwali. (k5/r4)