SK Pemecatan Wisnu Wardhana Dari DPP Partai Demokrat Turun

Surabaya – Setelah lama ditunggu, Surat keputusan DPP Partai Democrat tentang pemecatan ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana dan Ketua Badan Kehormatan Agus santoso dari Partai Democrat akhirnya turun. Dadik Risdayanto, Ketua DPC Partai Partai Democrat Surabaya, dalam keterangan pers di DPD partai democrat Jawa timur mengatakan, surat  pemecatan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum  DPP Partai Democrat Max Sopacua dan Sekjen Edi Baskoro Yudhoyono .  Surat pemberhentian tersebut tertuang dalam SK no. 52/SK/DPP.PD/III/2013 tentang pemberhentian Wisnu wardhana dari keanggotaan Partai democrat, SK No. 53/SK/DPP.PD/III/2013  tentang pemberhentian Agus Santoso serta SK. No. 53/SK/DPP.PD/III/2013  mengenai pergantian Ketua DPRD Surabaya dari Wisnu Wardhana kepada M. Mahmud.    Dadik menambahkan setelah diterima, SK pemberhentian akan dikirim ke DPRD Surabaya melalui secretariat dewan, ditembuskan ke Walikota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur.

“keputusan DPP ini akan kita sampaikan ke DPRD ujarnya, senin (19/3/2013)

Sesuai  UU No. 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan anggota dewan, paling lama 7 hari sejak pengusulan  pergantian antar waktu anggota dewan harus direspon pimpinan dewan.

“ Kalau tdiak ada gugatan hukum, 7 hari setelah PAW, kewajiban dewan merespon, kemudian disampaikan ke Walikota dan dilanjutkan ke Gubernur” tandas Wakil Ketua DPC Partai democrat Muzayin.

Jika pimpinan dewan tdiak merespon, kata Muzayin  bukan urusan partai.

“Merespon atau tidak itu urusan dewan, yang penting mekanisme kita jalankan sesuai UU susduk” papar pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Untuk mengegolkan proses PAW (pergantian Antar waktu) Wisnu Wardhana dan Agus Santoso, Fraksi Partai Democrat akan melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di dewan . FPD nahkan mengancam akan melakukan aksi ‘walk out’ dalam sidang paripurna yang dipimpin Wisnu wardhana.

Di sisi lain, menanggapi turunnya SK DPP Partai Demokrat, Wisnu wardahana  merespon dengan santai.

“SK pemberhentian sementara dan tetap sama saja. Partai boleh memberhentikan anggotanya. “ kata WW.

Namun demikian, menurutnya jika menyangkut pergantian waktu anggota dewan tidak semudah membalik tangan, karena akan berbenturan dengan  undang –undang dan peraturan pemerintah.

“Dalam  pp 16 tahun 2010 pasal 27 angota DPRD  tdiak bisa diberhentikan selama bekerja  sesuai tugas pokok dan wewenang nya” jelas mantan Ketua DPC partai democrat Surabaya.

Wisnu Wardhana menegaskan, surat pemecatannya yang dikirim oleh DPC Partai democrat tidak akan ditindaklanjuti.

“Jika masuk ke saya, akan masuk ke kotak (laci)” terangnya.

Wisnu bahkan mengancam akan menggugat gubernur Jawa timur, jika mengeluarkan surat pemberhentiannya.

“Jika melakukan PAW tdiak melalui pimpinan dewan, tak gugat Soekarwo. Ia harus masuk penjara” katanya dengan nada tinggi.

Alasannya, pemecatan tersebut selain melanggar peraturan perudangan, juga melakukan pencemaran nama baik pimpinan dewan. Wisnu menganggap pemecatannnya sebagai kedholiman.

“saya sudah dipecat tanpa surat, tidak boleh masuk kepengurusan partai, keanggotaan saya dicabut tanpa alasan.” Tandasnya. (K-4)