Skorsing Tak Dicabut, Ada Rebutan Jabatan

Tidak ada komentar 150 views

Surabaya, (DOC) – Rapat paripurna untuk melakukan pemilihan wawali Surabaya pengganti Bambang DH tak bisa terselenggara karena anggota dewan tidak kuorum. Bahkan skorsing yang ditentukan pimpinan juga sampai Rabu (6/11/2013) sore tak dicabut.
Ketidakhadiran anggota Panlih saat itu diduga lantaran pimpinan dewan melalui Banmus terlalu memaksakan kehendak untuk menjalankan pemilihan wawali pada 6 Nopember. Padahal Panlih sudah menentukan jadwal pemilihan pada 15 Nopember 2013.
Alasan Panlih, dengan waktu yang mepet, tentu sulit untuk menyiapkan pelaksanaan pemilihan. Sementara, pimpinan dewan melalui Sekwan DPRD Surabaya sejak Senin (4/11/2013) sore sudah menyebar undangan pelaksanaan pemilihan melalui paripurna Rabu (6/11/2013).
Saat itu, baik Sudirjo maupun Eddie Budi menegaskan, kerja Panlih jangan diintervensi. Kalau pimpinan memaksa pelaksanaan pemilihan wawali, silahkan pimpinan yang melaksanakannya dan silahkan SK Panlih dicabut.
Sementara dalam paripurna itu, tak kuorumnya pemilihan itu bukan karena ketidakhadiran anggota Panlih, tapi juga karena tak hadirnya dua fraksi, Golkar dan PKS.
Bahkan dalam rapat itu, Mochammad Machmud terkesan cuci tangan jika dituding memaksakan kehendak, karena pimpinan rapat diserahkan ke Wisnu Sakti Buana. Sementara dua pimpinan lain, Akhmad Suyanto dan KH Muhammad Na’im Ridwan, tak hadir.
Hal ini sempat diprotes pimpinan Fraksi PDS, Simon Lekatompessy. Simon menegaskan, Wisnu Sakti sebagai orang yang dipilih, seharusnya jangan jadi pimpinan rapat. Simon juga di luar sidang menegaskan, tak masalah pemilihan ini dipercepat, karena menyangkut agenda dewan.
Kabarnya, penundaan yang dilakukan Panlih ini karena terkait bergaining jabatan di Komisi-Komisi. Kabarnya, Sudirjo mengincar jabatan sekretaris Komisi C. Begitu juga dengan anggota Panlih lainnya, memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri.
Wisnu Sakti Buana menegaskan, orang-orang yang tak hadir diparipurna ini merupakan bagian dari penghadangan pemilihan wawali. “Dengan tidak hadirnya mereka, sudah jelas jika memang orang-orang itu melakukan penghadangan terhadap saya. Kalau ini tak dilantik, berarti sama saja merugikan rakyat, karena APBD tak bisa dibahas sampai skorsing paripurna dicabut,” tegas Wisnu. (co/r4)