Soal Dana Multiyears, Wali Kota Surabaya Tak Gegabah

 Featured, Politik

Tri Rismaharini.

Surabaya, (DOC) – Kisruh paripurna KUA-PPAS APBD Surabaya 2013 yang berlangsung Jumat (2/11/2012) akibat banyaknya interupsi soal Tiping Fee TPA Benowo maupun proyek multiyears, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak enak hati. Apalagi anggota dewan yang melakukan interupsi menyoal adanya kesan ‘slintutan’ perangkaan anggaran KUA-PPAS atas dua item ini.

Tiping Fee sebesar Rp 56,4 miliar yang dianggarkan tersebut, dipertanyakan, sebab baru muncul belakangan saat rapat Banggar digelar dua hari sebelum paripurna berlangsung. Tiping Fee itu nantinya diperuntukkan bagi rekanan pengelola sampah di TPA Benowo. Belum lagi kejelasan tentang nota kerjasama antara pemkot Surabaya dengan pihak rekanan pengelola sampah juga turut dipertanyakan anggota dewan yang melakukan interupsi.

“Kami tidak mau diminta menyetujui sesuatu yang belum jelas, kalo itu untuk kebaikan, silakan? Kami pasti akan mendukung, tapi tolong disampaikan dulu dong kesepakatan yang terjadi antara pemkot dengan rekanan,” ujar Erick R Tahalele anggota Fraksi Partai Golkar.

Sementara hal lain yang disoal adalah adanya penambahan angka perangkaan anggaran untuk proyek multiyears yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan dalam rapat Banggar. Akibatnya sebagian anggota dewan mempermasalahkan hal itu.

Tri Rismaharini, usai paripurna KUA-PPAS bergegas mengklarifikasi kepada wartawan atas persoalan proyek multiyears dan Tiping Fee. Menurut Risma, dirinya tidak gegabah mengambil keputusan atas masalah tiping fee, bahkan dirinya mengaku tidak turut campur. Untuk masalah itu sudah ada tim dari kalangan pakar akademisi dan tenaga ahli yang melakukan kajian hingga lelang itu dimenangkan rekanan PT SO.

Dokumen kerjasama juga telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat termasuk BPKP. Itulah mengapa pengajuan perangkaan anggaran Tiping Fee baru muncul sekarang.

“Memang iya, proses itu memang tiba tiba. Kita kan kirim surat ke BPKP dan Bappenas untuk menganalisa kontrak kita (soal TPA Benowo), apa kontrak kita sudah betul. Saya kan tidak tahu kemudian jadinya kapan. Akhirnya sampai ngendon 6 bulan disana baru turun sekarang yang hasilnya diperbolehkan atas kontrak kerjasama dengan rekanan. Ya aku enggak mau bunuh dirilah kalo tanpa persetujuan mereka. Lagian untuk proses hingga penentuan nilai Tiping Fee termasuk penentuan lelang ditangani oleh expert semua, saya tidak tahu menahu mereka yang memutuskan, ada dari Bappenas, BPPT, ITS (Prof Joni, red), Unair bahkan Asosiasi sampah,” beber Risma.

Lebih lanjut menurut Risma penanganan sampah di Benowo tidak bisa terus menerus menggunakan sistem sanitary landfill karena keberadaan lahan yang semakin terbatas, karenanya perlu menggunakan sistem pengolahan. “Tidak bisa terus menerus kita menambah lahan disana. Tidak ada lagi lahan yang tersedia, tanahe sopo yang akan dibebaskan? Selama ini tiap tahun selalu membebaskan lahan baru untuk TPA nilainya Rp 10 miliar. Kan tidak bisa terus terusan seperti itu lagian tanah sudah tidak ada lagi untuk dibebaskan,” sambung dia.

Sedangkan soal penambahan anggaran multiyears yang terkesan slintutan karena tidak ada lampiran yang menyertai dokumen, maupun nilai pengajuan yang tidak sesuai dengan pengajuan di Banggar, kembali Risma menegaskan hal itu hanya persoalan beda intepretasi. Soal lampiran yang disoal karena tidak disertakan, Risma menegaskan bakal diberikan. Tidak ada yang ditutupi terkait anggaran multiyears. Untuk itu Risma mengagendakan bakal menyampaikan keterangan ke DPRD secepatnya. (k5/r4)