Soal Legalitas Pemberhentiannya, WW Tantang Gubernur Jatim Taruhan Jabatan

Surabaya,(DOC) – Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana merasa yakin, tindakan DPC Partai democrat Surabaya yang mengajukan usulan pemberhentian sementara dirinya tdiak memiliki pengaruh apa-apa. Menurutnya, dalam Anggaran dasar dan anggran rumah tangga tidak mengatur msalah itu.

“Tdiak ada mekanisme usulan pemberhentian sementara dalam AD-ART dank ode etik. Itu cacat hokum” tegas kader partai Demokrat ini.

Ia menganggap, jika usulan tersebut direspon DPD Partai democrat dinilai merupakan kekeliruan.

“Jika DPD (partai democrat Jatim) menandatangai dan meneruskan itu, berarti ngawur berat” ujarnya, Senin (4/1/2013).

Namun, Pria yang akrab disapa WW ini optimis ketua DPD partai demokrta jatim yang juga Guberanujr Jawa Timur tdiak akan merekomendasi pemberhentiannya sebagai kader democrat. Ia bahkan berani menantang gubernur taruhan jabatan, jika pendapatnya salah.

“saya berani bertaruh utuk mundur dari jabatan saya sebagai Ketua DPRD (Surabaya) sekaligus mengembalikan gaji yang saya terima. Tapi bila Pak de Karwo salah dia harus mundur dari Gubernur” tegas Wisnu

Wisnu menegaskan siap menghadapi sendiri  berdebat soal legalitas pemecatan dirinya.

“Kalau dia (Soekarwo) merasa benar, sudah sesuai, suruh bawa seluruh orang democrat sak pakar-pakarnya saya (hadapi) sendirian” ujarnya

Sementara mengenai, mosi tdiak percaya yang digalang beberapa komisi, karena tdiak merekomendasi hearing (dengar pendapat) yang diajukan. Wisnu Wardhana mengaku tenang-tenang saja. Ia menegaskan, sikap mosi tdiak percaya tdiak diatur dalam aturan. Apa yang dilakukan tdaik mmerekomendasi dengar pendapat beberapa komisi karena agenda tersebut sudah keluar dari kewenangan dewan. Ia memberikan contoh kekeliruan yang dilakukan oleh komisi tentang usulan Komisi B yang mengajukan pembangunan pasar tradisional, padahal hal itu domain komisi C.

“Mahmud (Ketua Komisi B) mengajukan (hearig) pembangunan pasar , gak bisa itu domain komisi C bidag pembangunan, kecuali, usulan yang diajukan komisi B soal retribusi, pendapatan atau pedagang” jelasnya.

WW mengatakan, fungsi DPRD hanya berkisar dalam pengawasan, budgeting dan legislasi. Dewan menurutnya tidak bisa melakukan intervensi terhadap fungsi yang dilakukan oleh eksekutif.

“kalau sudah diatur dalam perwali, itu dijalankan oleh eksekutif. Kita tinggal mengawasi penganggarannya” kata mantan Ketua DPC Partai democrat Surabaya.

Jika ada kebijakan pemerintah kota yang menyimpang, kalngan dewan memeliki langkah untuk melakukan konsultasi. Namun, biala upaya itu tdiak diindahkan, dewan memiliki hak untuk menanyakan ke Walikota.

“Gak bisa hearing stop kebijakan, dasar aturannya gak ada, ngawur itu. Sak karepe dewe. “ paparnya.

Hubungan Wisnu wardhana dengan anggotanya akhir-akhir ini renggang. Situasi itu dipicu oleh usulan pemecatan WW oleh DPC partai democrat Surabaya dan penggalangan mosi tdiak percaya yang dilakukan sejumlaha anggota dewan karena agenda hearing yang diajukan dinilai dihambat ketua dewan. situasi politik di dewan seamkin memas, menyusul munculnya dukungan dari ikatan Masyarakat Madura (Ikamra). Sejumlah warga yang tergaung dalam Ikamra, Senin (4/2/2013) mendatangi gedung dewan menyampaikan dukungan moral pada ketua dewan. menanggapi sikap sejumlah warga tersebut, wisnu menyebut, bahwa itu merupakan kepedulian atas realitas yang ada. Mereka menurutnya tdiak menginginkan hubungan antara pemerintah kota dan dewan yang harmmonis terusik.

“Mereka tidak ingin situasi yang kondusif diusik oleh orang yang tidak bertanggung jawab” tegasnya. (K-4)