Soal Perubahan Nama Jalan, Fungsi DPRD Surabaya Akan di Mandulkan, Awey Siap Lawan

foto : Banner Awey soal penolakan perubahan nama jalan Dinoyo dan Gunungsari

Surabaya,(DOC) – Fungsi anggota DPRD kota Surabaya sebagai lembaga kontroling kebijakan terancam mandul, pasca munculnya upaya Pemkot Surabaya yang memaksakan kehendak mengubah nama jalan yakni Jalan Gunungsari menjadi Jl. Parbu Siliwngi dan Jl Dinoyo menjadi Jl Pasundan, tanpa harus melibatkan anggota legeslative.

Kini Pemkot tengah berencana mengubah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1975 khususnya pasal yang terkait perubahan nama jalan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsesius Awey menjelaskan, di pasal itu, disebutkan perubahan nama jalan ditetapkan Walikota setelah mendapat persetujuan dewan. Namun ke depan dewan tidak diberi hak untuk menyetujui ataupun menolak perubahan nama jalan.

“Itu sama halnya Pemkot mengebiri suara wakil rakyat,” katanya Awey sapaan akrabnya, Selasa (20/3/2018).

Atas upaya perubahan kebijakan Pemkot itu, lanjut Awey, pihak DPRD Surabaya bakal melawan, karena dewan merupakan representasi suara rakyat.

Menurut dia, jika perubahan Perda nomer 2 tahun 1975 itu lolos dibahas dikalangan legeslative, maka patut dipertanyakan keberpihak anggota dewan kepada rakyat.

”Satu orang saja yang setuju, maka patut dipertanyakan dan konstituen mereka suruh menilai sendiri,” tandasnya.

Politisi Partai Nasdem yang akan nyaleg DPR RI dapil Surabaya – Sidoarjo ini, menganggap, bodoh anggota DPRD kota Surabaya yang menyetujui dan tidak bertindak apapun atas perubahan Perda tersebut.

“Bodoh, jika ada anggota dewan yang diam saja ketika hak kedewanan mereka yang berkaitan dengan Tupoksi(tugas pokok dan fungsi,red) dipangkas begitu saja,” katanya.

Awey menambahkan, nama jalan merupakan milik publik karena diawali dengan konsensus publik. Maka, katanya, DPRD yang merupakan representasi dari publik berhak ikut menentukan.

”Ini perlu diketahui Pemkot Surabaya bahwa nama jalan bukan semata-mata diciptakan oleh negara, namun ada konsensus publik di situ,” katanya.

Menurut dia, sistem demokrasi di kota ini akan bertambah runyam, bila Pemkot tak mau di kontrol oleh rakyatnya melalui lembaga dewan.

“Ini tambah runyam. Tidak mau dikontrol oleh Dewan sbg lembaga yg melakukan fungsi kontrol. Itu berarti Juga tidak mau mendengarkan suara rakyat. Apa maunya Pemkot ? Mau dgn  bebas bisa melakukan perubahan apapun terkait konsensus publik ? Ini namanya arogan. Dewan harus melawan terhadap kebijakan yang tidak populis ini,” pungkasnya.(rob/r7)