Soal RUU Pilkada, Anggota Fraksi PDIP Tak Kompak

Surabaya,(DOC) – Pendapat yang sedikit berbeda mulai melanda di internal fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, menyikapi Rancangan Undang – Undang(RUU) Pemilu Kepala Daerah(Pilkada) yang kini tengah digagas oleh sejumlah anggota DPR RI .

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sukadar menyatakan secara pribadi, dirinya sangat tidak setuju dengan RUU Pilkada.

Seperti zaman orde baru(Orba), saat Kepala Daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di lembaga legeslatif,  banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro – rakyat. Bahkan terkadang masyarakat malah menjadi korban dari kebijakan pemerintah tersebut.

“Kalo tak lagi mengetahui figurnya, lalu masyarakat tak bisa memilih, maka demokrasi ini berjalan mundur lagi. Apalagi calon yang terpilih nanti mempunyai agenda sendiri yang ada di dewan, pasti kebijakannya tak pro rakyat,”ungkapnya, Kamis(11/9/2014).

Mantan Aktifis demo dari organisasi sayap PDI Perjuangan ini, juga mengaku para konstituennya akan tercederai ketika Pilkada ditetapkan dipilih oleh dewan.  Karena menurutnya,  Ia bisa menjabat anggota dewan karena dipilih oleh pendukungnya yang mengharapkan negeri ini lebih baik lagi.

“Saya punya ikatan batin dengan para konstituen. Apalagi teman para aktivis. Kalo mereka tak terlibat dalam memilih sosok kepala daerah, maka jelas ini sangat mencedarai. Padahal dulu saya dan teman teman yang berjuang agar demokrasi  berjalan baik,” paparnya.

Sementara itu berbeda dengan pernyataan anggota Fraksi PDIP lainnya, yang secara diam-diam mengaku lebih suka Pilkada tidak langsung.
Anggota FPDIP incumbent yang enggan namanya disebutkan, mempunyai alasan terhadap pemberlakuan RUU Pilkada.

Jika Pilkada oleh dewan diterapkan, maka Partai Politik(Parpol) yang mempunyai keterwakilannya di lemabaga legeslatif akan lebih berdaya untuk menata kota.  Mengingat selama ini Parpol hanya berfungsi sebagai biro para caleg yang akan menuju kursi DPRD.  Dampaknya, anggota dewan saat ini, lebih mementingkan pribadinya dan cenderung mengabaikan tugasnya untuk menyusun anggaran dan mengkontrol kinerja eksekutif.(r7)