Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Sedot Anggaran Besar

Surabaya, (DOC) – Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini sejatinya adalah momen untuk bertemu dengan publik/konstituen bagi pejabat negara, khususnya MPR dan DPR. Tidak lain untuk pendongkrak elektabilitas/ketokohannya, padahal mereka dibiayai oleh negara. Program ini pun tidak tepat sasaran, baik secara objek maupun substansinya. Dan bisa disebut bahwa program ini sebagai “kendaraan dagang” untuk pejabat negara tersebut.
Kalau diamati secara jernik proyek 4 Pilar ini setidaknya mencatatkan luka bagi masyarakat Indonesia, dengan memasukkan Pancasila sebagai Pilar atau Penyangga. Hal ini bertentangan dengan tafsir Pancasila sendiri sebagaiPhilosofische Grondslag atau Dasar Falsafah Negara.
Dalam diskusi Publik yang dilakukan oleh BEM Fisip Unibraw, Kamis (27/2/2014) di aula gedung Fisip Lantai 7. Dimana M. Lukman Hakim, S.I.P, Msi, dosen Fisip Brawijaya mengungkap bahwaProgram “Empat Pilar Kebangsaan” telah memboroskan APBN dengan nilai yang cukup fantastis. Dalam Tahun Anggaran 2012, anggaran program ini sebesar Rp. 318 milyar dan Tahun Anggaran 2013 Rp.483 milyar.
Dengan perincian sebagai berikut: Rp53.966.242.000 untukpagelaran seni, Rp9.200.245.000 untuk pembuatan komiksosialisasi empat pilar kebangsaan, Rp888.640.000 untukpembuatan film animasi 3D, Rp527.120.000 untuk sosialisasiprogram oleh anggota MPR RI, Rp228.114.800.000 untuk kegiatan training of trainer empat pilar, Rp19.594.492.000untuk program Lomba Empat Pilar dan Rp2.176.350.000,digunakan untuk biaya focus group on discussion.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membujur dari barat ke timur, dari utara keselatan hanya disebut dari Sabang sampaiMerauke. Penyebutan ini sama saja mengkerdilkan arti daerah terluar lainnya. Sehingga wajar bila daerah terluar kurang begitu mendapat perhatian.” Sudah sewajarnya daerah terluar adalah serambi rumah kita, bukan dapur kita” tegasnya
Adanya konflik antar kelompok yang berbeda menjadi indikasi sosialisasi mengenai Bhineka Tunggal Ika, belum menyentuh akar persoalan. Dan amandemen UUD 1945 hanya sebatas wacana saja, padahal mendesak untuk dilakukan perobahan. “ tidak ada dampak signifikan dari proyek 4 pilar” kritiknya. (r4)