Sosialisasikan Draft KPU Soal Transparansi Suara Pileg

Surabaya,(DOC) – Berbagai cara dilakukan KPU pusat untuk meminimalisir masalah sekaligus menciptakan transparansi dalam Pemilu legislatif 2014 mendatang. Komisioner KPU Surabaya Bidang Sosialisasi, Choirul Anam menuturkan, KPU-RI berencana mengeluarkan peraturan baru tentang Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

“Nantinya, Draft peraturan KPU-RI disosialisasikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mensosialisasikan ke Panitia Pemungutan suara (PPS). Intinya kita ingin medapat masukan dari bawah, yakni PPK dan PPS,” kata Choirul Anam, Rabu (27/11/2013)

Choirul Anam mengungkapkan, selama ini dalam pengisian form C-1 yang berkaitan dengan perolehan hasil suara dan data pemilih kerap bermasalah. “Form C-1 ini yang agak merepotkan kawan-kawan di bawah (PPK/PPS), kemarin yang jadi masalah antara DPT dan pemilih gak connect” terangnya kepada para wartawan.

Dengan munculnya permasalahan tersebut, diharapkan ada konsep penyederhanaan cara pemungutan dan penghitungan suara. Sementara untuk mengantisipasi kecurangan, KPU mewajibkan tiap TPS untuk menempel hasil perhitungan suara.

“C-1 kalau dulu tidak ditempel di TPS, sekarang wajib,” tegasnya.

Dengan penempelan hasil pemungutan, KPU berharap masyarakat bisa mengetahui langsung hasil pemilihan pada hari itu juga. “Harapannya untuk meyakinkan masyarakat, gak ada kata KPU main-main soal suara pemilih’ paparnya.

Selain itu, KPU juga menggunakan tekhnologi broadcast. Dimana petugas di TPS diwajibkan mengirim hasil perhitungan suara ke server KPU-RI. Namun, saat ini untuk teknis pelaksanaan belum dibicarakan. Meski demikian, metode realcount via sms tersebut bukan sebagai patokan perhitungan. Validasi perhitungan tetap berdasarkan data manual yang masuk.

“Teknisnya belum tau dikirim langsung ke server KPU-RI atau KPUD. Urgensinya hanya sebagai data pembanding, media kontrol agar suara tidak bergeser,” terangnya.

Sementara Ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito menyatakan, dari total 2.004. 469 pemilih tetap di Surabaya, masih ada sekitar 144 warga yang belum terdaftar (invalid). Mereka tersebar di beberapa kesempatan seperti Sawahan, Krembangan dan Gunung Anyar.

Namun pihaknya tetap optimis jumlah 144 itu akan terus berkurang. Sebab KPU berencana menyasar beberapa kecamatan di Surabaya. “Untuk penyebabnya macam-macam. Bisa karena datanya kurang valid, no NIKnya belum ketemu atau waga yang bersangkutan tidak memiliki nomor induk kependudukan,” terang Eko.

Kemungkinan lainya, bisa disebabkan kartu kependudukan (KK) yang diserahkan adalah yang lama. Sehingga ketika KK tersebut dimasukan dalam data base, ada beberapa nama yang tidak muncul.

“Solusinya, KPU nanti akan membuatkan berita acara bagi warga yang datanya invalid. Karena secra konstitusional mereka memiliki hak suara namun terkendala pada masalah administrasi saja,” pungkas Eko Sasmito.(k1/r7)